PALANGKA RAYA- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menyerukan kepada seluruh elemen Walhi serta rakyat Indonesia untuk menerapkan prinsip Pilah-Pilih-Pulih dalam menghadapi dinamika situasi politik menjelang Pemilu serentak 2024.
Hal itu dikatakan Ketua Dewan Daerah Walhi Kalimantan Tengah (Kalteng) Tri K. Atmaja dalam jumpa pers bertajuk “Seruan Politik Walhi Pemilu 2024” di Palangka Raya, Selasa 6 Februari 2024.
Tri K. Atmaja menyoroti kemunduran demokrasi, penyempitan ruang sipil, pembangkangan konstitusi, dan praktik pengerukan sumber daya alam secara ugal-ugalan yang terjadi di Indonesia.
“Memilah kandidat pemilihan presiden, wakil presiden, dan anggota legislatif berdasarkan rekam jejak kejahatan konstitusi, Hak Asasi Manusia (HAM), lingkungan, dan pelanggaran etik. Nilai dan Prinsip Walhi bisa dijadikan panduan dalam memilah calon,” kata Tri K. Atmaja.
Selain itu, Walhi mengajak semua elemen untuk mempelajari dan membedah visi-misi, program dan agenda para kandidat, serta membongkar kepentingan aktor-aktor pendukung di balik para kandidat tersebut.
Walhi lanjut Tri, juga menolak adanya praktik politik transaksional yang dilakukan oleh kandidat yang berwatak curang, culas, dan ugal-ugalan.
Walhi berkomitmen untuk memilih kader politik hijau yang mengusung agenda platform politik keadilan ekologi. Selain itu, Walhi juga berkomitmen untuk terus mengawal agenda perwujudan Pulihkan Indonesia.
“Situasi politik saat ini semakin jauh dari amanah Pasal 33 Konstitusi, dan pemilihan menjadi momentum bagi rakyat untuk memberikan amanahnya. Sehingga kami mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk bersama-sama menjaga demokrasi dan menggunakan hak pilihnya dengan bijak,” ujarnya.
Oleh karena itu, Walhi menyerukan untuk menerapkan prinsip Pilah-Pilih-Pulih dalam menghadapi dinamika situasi politik di Indonesia menjelang Pemilu Serentak 2024.
“Amanah rakyat harus dijaga dan keadilan ekologi harus menjadi prioritas bagi para pemimpin yang akan terpilih,” tandasnya. (Syauqi)
