Pembinaan dan Pengawasan Menjadi Salah Satu Kunci Penyempurnaan Kinerja

PALANGKA RAYA – Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo menerima Hasil Pengawasan BPKP Semester II Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, di Aula Eka Hapakat (AEH) Lantai III Kantor Gubernur Kalteng, Kamis 15 Februari 2024.

Edy Pratowo menyampaikan, bahwa atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi BPKP RI Perwakilan Kalimantan Tengah, yang melaksanakan dan menyampaikan hasil pengawasan di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pembinaan dan pengawasan menjadi salah satu kunci penyempurnaan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, agar dapat berjalan secara efisien dan efektif, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Laporan hasil pengawasan ini tentunya memberikan salah satu gambaran terhadap kinerja program/kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah, sehingga akan bermanfaat bagi peningkatan tata kelola pemerintahan ke depan,” lugasnya.

Menurutnya, rekomendasi maupun saran dalam laporan tersebut merupakan bahan masukan penting untuk upaya perbaikan, agar dapat meningkatkan kinerja menjadi lebih baik lagi, dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing.

Ia menambahkan, bahwa penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) merupakan bagian dari Manajemen Penugasan Pengawasan (MPP) di lingkungan BPKP, sebagaimana diatur dalam Peraturan BPKP Nomor 2 Tahun 2023.

“Sehingga dengan penyelesaian TLHP yang tepat waktu dan sesuai rekomendasi/saran, menunjukkan komitmen dan keseriusan kita, untuk terus mendorong upaya perbaikan, guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih,” ujarnya.

Ia berpesan kepada para Kepala Perangkat Daerah terkait agar berperan aktif untuk segera menindaklanjuti rekomendasi/saran, mengidentifikasi seluruh rekomendasi/saran  baik yg bersifat material maupun yg bersifat administratif  dan jangan sampai berlarut-larut.

Jadikan rekomendasi/saran sebagai masukan untuk perbaikan organisasi, dan berkoordinasi dengan BPKP apabila terdapat rekomendasi yang belum dipahami.

baca juga ...  Kasus ISPA Kalteng Tembus 7.044 pada Minggu Ketiga Oktober

“Selain itu, Inspektorat selaku APIP agar mengoordinir perangkat daerah terkait dokumen Tindak Lanjut Hasil Pengawasan,” ungkapnya.

kinerja atas penyelenggaraan pemerintahan di daerah perlu menjadi perhatian kita bersama, untuk selalu melakukan pembenahan secara internal, salah satunya melalui penguatan sistem pengawasan dengan meningkatkan peran dan fungsi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) internal maupun pengawasan eksternal.

Pemerintah Daerah di Provinsi Kalimantan Tengah terus berusaha mengoptimalkan peran Aparat Pengawasan Internal dan melakukan konsultasi intensif dengan Aparat Pengawasan Eksternal untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, efektif, efisien, terarah dan terkoordinasi.

“Harapannya tidak lain adalah agar dapat memberi nilai tambah bagi perbaikan sistem tata kelola pemerintahan di daerah,” pungkasnya. (Hardi)

Bagikan:
Berita Populer