Pemkab Kotim: Kesepakatan Pembukaan Jalan Poros PT SCC, Warga Pilih Plasma Dibanding Ganti Rugi Lahan

SAMPIT – DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) membahas status kepemilihan tanah lahan di Jalan Poros PT Sinar Citra Cemerlang (SCC) Desa Bukit Raya Cempaga Hulu, Senin 3 Juni 2024

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kotim Diana Setiawan menyampaikan, dulunya saat pembukaan lahan untuk Jalan Terobos kesepakatan masih dengan PT Lonsum yaitu diganti dengan plasma.

“Sebelum di take over oleh PT SCC adalah milik PT Lonsum, dalam kesepakatan pembukaan lahan untuk jalan Terobos, jika lahan diganti rugi maka tidak dapat plasma, jika lahan warga tidak ganti rugi lahan maka warga dapat plasma,” kata Diana.

Sehingga hingga saat ini memang tidak ada ganti rugi lahan untuk jalan terobos, karena merupakan kesepakatan di masa lalu yang diketahui terjadi pada tahun 1997 pembukaan Jalan Terobos.

Diana menyebutkan seharusnya perusahaan punya arsip dokumen yang menyebutkan kesepakatan itu, PT Lonsum beralih ke PT SCC harusnya diserahterimakan semua dokumen-dokumen.

Ia juga menyebutkan belakangan memang sering terjadi konflik di PT SCC masyarakat ingin mengganti rugi lahan dikebun, namun yang di tutup adalah jalan, sehatusnya di tutup adalah lahan di kebun bukan di jalan.

Solusinya adalah apa yang diinginkan masyarakat, jika memang ingin ganti rugi maka dilengkapi semua dokumen pendukung kemudian disampaikan ke DPRD Kotim Komisi IV.

“Apa yang diinginkan masyarakat, apakah ganti rugi, atau sewa bagaimana sistemnya otu yang harus jelas,” ungkapnya.

Dalam RDP juga diketahui bahwa PT SCC memang tidak ada memberikan ganti rugi kepada warga terhadap lahan untuk Jalan Terobos. Namun bukti kesepakatan yang dilakukan perusahaan dan warga terhadap ganti rugi lahan Jalan Terobos tahun 1997 itu tidak ada sehingga masih perlu ditelusuri kembali.

baca juga ...  Camat Cempaga Hulu Klarifikasi Soal Mobil Dinas Desa Pundu Diduga Digunakan Angkut Sawit

Kemudian disepakati bahwa masing-masing pihak yaitu masyarakat maupun perusahaan menyertakan dokumen pendukung baik untuk kepemilikan lahan maupun dokumen kesepakatan yang dulu sudah pernah dilakukan, hingga kemudian akan dilakukan cek lapangan.

(nardi)

Bagikan:
Berita Populer