SAMPIT – Wakil Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kabupaten Kotawaringin Timur Gahara menyoroti keberadaan alat berat di tiap kecamatan yang saat ini menuai keluhan masyarakat.
Pasalnya kata Gahara semangat awal program itu sudah tidak sejalan, di sisi lain alat itu juga hanya menguntungkan pihak tertentu saja.
“Dulu diadakan alat itu supaya bisa membantu membuka lahan masyarakat adat kita yang biasa bertani tidak lagi dengan cara bakar lahan, mereka hanya bayar sewa dengan harga ringan, beli BBM sendiri, alat itu bisa digunakan membuka akses jalan antar desa, antar kecamatan, memperbaiki jalan rusak,” kata Gahara, Selasa 9 Juli 2024.
Justru sekarang alat itu tidak demikian pemanfaatannya, alat digunakan hanya untuk membuka lahan perkebunan oknum tertentu, dan dimanfaatkan oleh oknum dinas pertanian untuk mengambil keuntungan secara pribadi.
“Memang sewa alat sudah ada ketentuan, tapi bahan bakar mereka bisnis kami dengar, antrean alat juga dibuat dengan syarat yang rumit, ini harus dievaluasi,” tegasnya.
Gahara mengaku tidak sepakat alat ini dikelola dinas pertanian, alat harus dikelola oleh pihak kecamatan, karena awal diberikan kepada pihak kecamatan.
“Tapi prakteknya kok dinas pertanian yang kelola, tidak hanya masyarakat yang mengeluh ini, pihak kecamatan juga mengeluh,” tegasnya.
Ia juga mencontohkan saat terjadi kerusakan jalan yang membutuhkan penanganan cepat, pihak kecamatan tidak bisa berbuat apa-apa karena alat itu dikelola oleh dinas pertanian, di sisi lain juga alat itu saat ini sudah banyak yang rusak padahal alat dibeli baru.
“Kita masyarakat adat juga banyak yang tidak mengenal kelompok tani, saat alat itu mau digunakan harus syarat ada kelompok tani dulu, tidak ada yang bisa menggunakan alat itu, kebanyakan orang luar saja yang bisa, karena saya lihat kelompok tani itu banyak masyarakat luar, kalau kita orang lokal, orang adat hanya sedikit yang mendirikan kelompok tani,” tegas Gahara.
(Naco)
