SAMPIT – Pengelolaan dana Koperasi Cempaga Perkasa senilai sekitar Rp2,9 miliar dalam sebulan menyisakan tanda tanya. Di tengah besarnya alokasi untuk kegiatan sekretariat, insentif, dan pembayaran kepada pihak ketiga, seorang anggota mengaku hanya menerima Rp25 ribu setiap bulan. Padahal, jumlah anggota koperasi tersebut mencapai sekitar 3.000 orang.
Pengakuan itu menjadi sorotan di tengah munculnya dokumen alokasi dana koperasi periode Juli 2026. Dalam dokumen tersebut, SHK anggota hanya tercatat Rp389,23 juta atau sekitar 13,4 persen dari total alokasi. Sementara itu, kegiatan sekretariat mendapat alokasi Rp628,44 juta, pembayaran kepada CV BBK Rp556,11 juta, dan insentif atas nama M Rija sebesar Rp508,1 juta.
Jika penerimaan Rp25 ribu tersebut berlaku bagi seluruh 3.000 anggota, total uang yang diterima anggota hanya sekitar Rp75 juta dalam sebulan. Angka ini memunculkan pertanyaan mengenai perbedaan antara alokasi SHK dalam dokumen dengan uang yang benar-benar diterima anggota.
Dokumen bertajuk Alokasi Dana Juli 2026 itu dibacakan kuasa pemilik lahan, Suparman, saat persoalan pengelolaan Koperasi Cempaga Perkasa kembali mencuat.
Selain pos-pos tersebut, tercatat talangan atas nama Nur Muhammad sebesar Rp300 juta dan biaya operasional sekitar Rp158,68 juta. Ada pula dana desa Rp120 juta, pengembalian kartu Rp100 juta, pembagian hasil Agrinas Rp65,4 juta, hasil KSO Rp33,92 juta, kegiatan kemasyarakatan Rp31,37 juta, serta angsuran kendaraan Hilux Rp10 juta.
Suparman mempertanyakan besarnya sejumlah pengeluaran tersebut, sementara alokasi SHK anggota jauh lebih kecil. Dia juga menyayangkan pengurus koperasi yang belum memberikan penjelasan atas rincian penggunaan dana yang dipersoalkannya.
“Mereka tidak mau menjawab. Pengurus koperasi tidak memberikan klarifikasi terkait pos-pos dana yang saya sampaikan. Padahal data itu sudah beredar dan ternyata nilainya sangat fantastis,” kata Suparman.
Menurutnya, keterbukaan pengelolaan dana menjadi penting agar anggota mengetahui secara jelas penggunaan uang yang dikelola koperasi.
Sorotan terhadap alokasi dana ini muncul di tengah konflik internal koperasi. Ratusan pemilik lahan sebelumnya mendatangi Kantor Desa Patai, Kecamatan Cempaga, Kamis 12 November 2026, untuk menyampaikan penolakan terhadap hasil Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang digelar di Sampit pada 31 Oktober 2026.
Sahil, salah seorang perwakilan pemilik lahan, menyebut lebih dari 300 anggota telah menyampaikan pernyataan pengunduran diri dari koperasi. Mereka menginginkan pengelolaan lahan melalui kelompok tani.
“Kalau untuk tawaran mereka tadi, jelas kami menolak. Karena inti dan tujuan kami jelas. Kami ingin lahan itu ke depan, kami berkelompok tani, bukan berkoperasi,” kata Sahil.
Selain persoalan alokasi dana, Suparman juga mempersoalkan pengelolaan kemitraan dengan perusahaan perkebunan. Ia mengklaim para pemilik lahan masih dibebani utang mencapai Rp24 miliar, termasuk bunga dan potongan untuk pengurusan perizinan.
“Ini utang baru mereka, bayar per bulan, dipotong per bulan, dan juga mereka dibebani dengan bunga. Itu total utangnya Rp24 miliar dan dipotong 10 persen untuk biaya perizinan,” ungkap Suparman.
Meski demikian, belum ada bukti yang menghubungkan angka utang yang disampaikan Suparman dengan pos-pos dalam dokumen alokasi dana Juli 2026.
Ketua Koperasi Cempaga Perkasa, Khairul, dalam pertemuan di Kantor Desa Patai mengakui persoalan koperasi telah berlangsung bertahun-tahun. Ia menyebut pengurus berupaya melakukan pembenahan, termasuk verifikasi ulang anggota dan penyelesaian hak pemilik lahan awal. Khairul juga mengingatkan agar persoalan koperasi diselesaikan melalui musyawarah sehingga tidak terus berkembang menjadi konflik.
Namun, dalam pertemuan tersebut, pengurus belum memberikan jawaban terperinci atas pertanyaan mengenai penggunaan dana Juli 2026. Terutama dasar penetapan SHK Rp389,23 juta, kegiatan sekretariat Rp628,44 juta, insentif Rp508,1 juta, serta pembayaran kepada CV BBK Rp556,11 juta. (BS-1)
