PALANGKA RAYA – Fraksi Partai Gerindra menyoroti rencana penambahan penyertaan modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) pada PT Bank Kalteng.
“Penambahan penyertaan modal harus sesuai dengan kebutuhan dan perlu dikaji secara mendalam,” tegas Kuwu Swnilawati saat membacakan pemandangan umum fraksi pada rapat paripurna ke-8 masa sidang II tahun 2024, Senin 15 Juli 2024 kemarin.
Ia menekankan pentingnya perhitungan nominal dana penyertaan penambahan modal yang akurat serta memperhatikan asas-asas fungsional, kepastian hukum, efisiensi, dan kepastian nilai.
Fraksi Gerindra berpendapat bahwa langkah ini bertujuan untuk meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memperluas penyerapan tenaga kerja di Kalteng.
Dalam rapat paripurna tersebut, dibahas tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Provinsi Kalteng. Salah satunya adalah Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemprov Kalteng pada PT Bank Kalteng.
Perlu diketahui, PT Bank Kalteng merupakan perseroan terbatas yang dibentuk melalui badan hukum. Status ini merupakan hasil perubahan dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005.
Rapat paripurna juga membahas dua Raperda lainnya, yakni Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 1994 Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Banama Tingang Makmur, dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalteng.
Dengan adanya pembahasan ini, diharapkan penyertaan modal pada PT Bank Kalteng dapat dilakukan secara tepat dan efektif, sehingga mampu memberikan dampak positif bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Kalteng
(syauqi)
