SAMPIT – Persoalan kesulitan air bersih yang kerap dialami sejumlah desa di wilayah selatan Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) saat musim kemarau dinilai membutuhkan penanganan lebih serius. DPRD Kotim mendorong pemerintah daerah menyiapkan solusi jangka panjang dengan mempertimbangkan kondisi geografis dan karakteristik sumber air di setiap wilayah.
Anggota Dapil 3 DPRD Kotim Eddy Mashamy mengatakan, penanganan persoalan air bersih tidak seharusnya hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan masyarakat ketika krisis terjadi. Namun, perlu disertai perencanaan matang agar ketersediaan air bersih dapat terjamin secara berkelanjutan.
Ia menilai, usulan pembangunan sumur bor dalam di Kecamatan Pulau Hanaut perlu melalui kajian menyeluruh. Sebab, kedalaman pengeboran tidak serta-merta menjamin sumber air yang dihasilkan layak digunakan masyarakat.
“Kami sebenarnya mendukung usulan itu, tetapi kondisi setiap desa harus diperhatikan. Tidak semua memungkinkan dilaksanakan pembangunan sumur bor,” kata Eddy, Sabtu 14 November 2026.
Menurutnya, terdapat sejumlah desa yang justru menemukan kandungan air semakin asin ketika pengeboran dilakukan lebih dalam. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa metode penyediaan air bersih harus disesuaikan dengan karakteristik masing-masing wilayah.
Pengolahan air asin menjadi air tawar memang memungkinkan dilakukan menggunakan teknologi tertentu. Namun, kebutuhan investasi yang cukup besar, termasuk biaya operasional dan pemeliharaan, harus menjadi pertimbangan pemerintah sebelum menentukan pilihan.
Karena itu, Eddy mendorong pemerintah menyusun masterplan penyediaan air bersih sebagai pedoman penanganan jangka panjang. Perencanaan tersebut diharapkan mencakup pemetaan potensi sumber air, kebutuhan masyarakat, hingga penentuan teknologi yang tepat untuk setiap desa.
“Alhamdulillah, mungkin tinggal menyusun masterplan penyiapan air bersih untuk jangka panjang. Saya pribadi sangat mendukung karena itu memang yang diharapkan sejak dulu,” ujarnya.
Dia mengungkapkan, DPRD Kotim juga telah melakukan konsolidasi melalui fraksi-fraksi untuk mendorong dukungan pemerintah pusat dalam mengatasi persoalan air bersih tersebut. Upaya itu turut mendapat dukungan dari Bupati Kotim.
Eddy berharap seluruh pihak dapat mengesampingkan kepentingan sektoral dalam menyusun program penanganan. Menurutnya, pemerintah daerah, legislatif, dan pemangku kepentingan lainnya harus memiliki tujuan yang sama, yakni memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
“Ini untuk kepentingan masyarakat banyak. Jadi, kalau memang harus kita dukung, jangan memikirkan rencana masing-masing sesuai keinginan, tetapi yang kita pikirkan adalah kebutuhan rakyat, terutama kebutuhan dasar berupa air bersih,” tegas politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.
Sembari menunggu perencanaan jangka panjang disusun, Eddy juga meminta pemerintah mengoptimalkan sumber-sumber air bersih yang masih berpotensi dimanfaatkan. Dia menyebut Desa Satiruk dan Ujung Pandaran sebagai wilayah yang memiliki potensi sumber air untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat di kawasan selatan.
“Untuk penanganan jangka pendek, sumber-sumber air bersih yang memungkinkan harus dimaksimalkan, terutama di dua daerah wilayah selatan, yaitu Desa Satiruk dan Desa Ujung Pandaran. Tinggal mengambilnya, mudah-mudahan bisa membantu,” pungkasnya. (Nardi)
26 Oktober 2026
14:17
