PALANGKA RAYA – Juru bicara Fraksi Partai Demokrat DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) Suwarno mempertanyakan alasan terjadinya alih fungsi tanah dan bangunan yang seharusnya digunakan sebagai penyertaan modal kepada PT Bank Kalteng.
Suwarno menjelaskan, berdasarkan Perda Provinsi Kalteng Nomor 2 Tahun 2021, Pemerintah Provinsi Kalteng berkewajiban melakukan penambahan penyertaan modal kepada PT Bank Kalteng berupa tanah dan bangunan senilai Rp175 miliar.
“Penyertaan modal ini seharusnya sudah selesai dilaksanakan pada tahun anggaran 2021,” Kata Suwarno.
Namun, dalam pidato pengantar Gubernur Kalteng pada 9 Juli 2024, terungkap bahwa penyertaan modal tersebut belum terlaksana karena adanya perubahan alih fungsi peruntukan.
“Sebagai gantinya, diusulkan agar pemenuhan modal dapat dilakukan dalam bentuk tunai,” jelasnya.
Fraksi Partai Demokrat mendesak pemerintah provinsi untuk memberikan penjelasan mengenai alasan terjadinya alih fungsi tersebut dan kepada pihak mana tanah dan bangunan itu dialihfungsikan.
Selain itu, pihaknya juga mempertanyakan rincian peruntukan dana tunai sebesar Rp175 miliar yang diusulkan sebagai pengganti penyertaan modal dalam bentuk aset.
(syauqi)Â
