SAMPIT – Calon Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) Sanidin menyampaikan saat dirinya duduk di DPRD Kotim mereka tidak pernah menggeser anggaran untuk pembayaran tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), namun nyatanya masih ada keterlambatan.
“Sepengalaman saya selama di DPRD tidak pernah memangkas yang namanya tunjangan dan sebagainya, sehingga saya khawatirnya pada saat pelaksanaannya (anggaran) ini yang tidak sesuai dengan kesepakatan kita pada saat rapat pembahasan APBD,” ungkap Sanidin saat debat publik 2024.
Calon nomor urut 2 ini menyampaikan bahwa DPRD tidak pernah sekalipun memotong atau memangkas tunjangan milik pemerintah.
Keluhan keterlambatan pembayaran TPP sudah sering disampaikan sejumlah pegawai dan ia tidak bisa bayangkan jika menjadi pegawai yang sudah bekerja melaksanakan kewajiban namun pembayaran selalu terlambat.
“Umpamanya saya menjadi seorang pegawai setiap bulan saya mendapatkan tunjangan tetapi sampai waktunya, saya tidak bayar kemudian,” ungkapnya.
Sanidin menyampaikan dirinya khawatir jika pada saat tertentu perlu uang lebih dan biasa menggunakan tunjangan itu, maka ketika bayar terlambat jadi sulit, bahkan bisa menggadaikan SK.
Misalnya saat musim masuk sekolah, anak harus beli perlengkapan, seragam, buku dan sebagainya, gaji sudah habis tinggal mengharap tunjangan, namun tidak ada.
“Jika tunjangan tidak terbayarkan lalu bagaimana nasibnya, ujung-ujungnya saya khawatir nanti bisa pinjol (pinjaman online) larinya,” ujarnya.
(Nardi)
