PALANGKA RAYA – Pimpinan Cabang Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (PC KMHDI) Palangka Raya mendesak perlunya evaluasi mendalam terhadap program food estate yang tengah dijalankan di Kabupaten Kapuas, Pulang Pisau, dan Gunung Mas, Kalimantan Tengah (Kalteng).
Ketua PC KMHDI Palangka Raya Aldi Wira Prayoga mengatakan program tersebut masih menghadapi sejumlah kendala di lapangan yang berpotensi memengaruhi keberhasilan dari program tersebut.
“Meskipun program food estate memiliki tujuan mulia dalam upaya mencapai kemandirian pangan, implementasinya di Kalteng justru menimbulkan berbagai permasalahan baru,” kata Aldi, Minggu 10 November 2024.
Menurut Aldi, ada beberapa faktor penghambat keberhasilan program tersebut, mulai dari aspek lingkungan, sosial, hingga ekonomi masyarakat lokal. Selain itu faktor penghambat lainnya adalah lahan yang tidak sesuai untuk petani, tanah yang mengandung unsur hara, tingginya tingkat keasaman di lahan gambut serta ketidakjelasan regulasi soal distribusi pangan serta pengelolaan yang buruk.
“Dampak lingkungan yang timbul akibat pembukaan lahan secara masif dikhawatirkan dapat mempengaruhi ekosistem lokal dan keberlanjutan lingkungan,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan lahan food estate di Kalteng dirasa masih kurang maksimal. Menurut Aldi
masyarakat lokal harus dilibatkan secara aktif agar memiliki rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap program tersebut.
Ia juga menyoroti ancaman alih fungsi lahan juga terdeteksi di kawasan food estate. Salah satunya di Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas, di mana lahan food estate berbatasan dengan perkebunan sawit milik PT Wira Usahatama Lestari (WUL) yang berada di sebelah lahan sawah Kelompok Tani Aneka Tarea.
“Kami mendorong agar pemerintah dan pihak terkait melakukan evaluasi yang komprehensif. Program ini harus benar-benar melibatkan masyarakat lokal, serta mempertimbangkan aspek kelestarian lingkungan dan ekonomi lokal. Tanpa itu, kami khawatir program ini tidak akan berjalan secara berkelanjutan dan malah menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat Kalteng,” tambah aldi.
PC KMHDI Palangka Raya berharap pemerintah pusat dan daerah lebih memperhatikan masukan dari berbagai pihak, khususnya masyarakat setempat, agar tujuan mulia dari food estate dapat tercapai tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal.
“Dengan adanya evaluasi yang menyeluruh, diharapkan program food estate di Kalteng dapat menjadi proyek percontohan yang sukses dalam ketahanan pangan nasional dan sekaligus memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan serta kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
(Syauqi)
