PALANGKA RAYA – Ketua DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) Arton S Dohong meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan Pemerintah Kota (Pemkot) Palangka Raya untuk mempertimbangkan relokasi masyarakat yang tinggal di daerah rawan banjir.
Hal ini disampaikan Arton sebagai upaya jangka panjang untuk mengatasi bencana banjir yang kerap melanda kawasan pinggiran Kota Palangka Raya.
“Kalau bisa pemerintah provinsi dan kota harus bersama-sama menyiapkan lahan untuk relokasi, supaya kita jangan terlalu repot mengurus banjir ini. Karena ini kan bencana alam, kita tidak bisa melarang banjir, itu kan nggak bisa,” kata Arton, Rabu 4 Desember 2024.
Ia mengatakan, bencana banjir yang sering melanda masyarakat yang tinggal di pinggir aliran sungai di Kota Palangka Raya hampir setiap tahun terjadi. Untuk itu pemerintah provinsi dan kota agar agar bersama-sama menyiapkan lahan untuk merelokasi masyarakat tersebut.
Menurutnya, relokasi masyarakat tersebut merupakan solusi terbaik agar masyarakat tidak lagi menjadi korban banjir setiap tahunnya.
“Saya kira itu solusi terbaik, biar masyarakat tidak selalu menjadi korban banjir. Dan itu mahal (biaya untuk mengurus masyarakat terdampak banjir). Lebih baik kita siapakan masyarakat untuk direlokasi,” jelas Arton.
Sebagai contoh, ia menyebutkan keberhasilan merelokasi tiga desa sewaktu dirinya menjabat sebagai Bupati Gunung Mas. Tiga desa tersebut yakni Desa Tampelas, Kantak, dan satu desa di dekat Kuala Kurun. Relokasi tersebut dilakukan dengan kerja sama antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
“Ada tiga desa yang kita relokasi saat itu, disamping itu kerjasama dengan pemerintah pusat dan dana itu sebagian dari pemerintah pusat. Jadi kalau mau relokasi, itu tergantung maunya pemerintah kabupaten,” pungkas Arton.
(Syauqi)
