SAMPIT – Wakil Ketua II DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) Rudianur menegaskan pentingnya tindakan tegas aparat penegak hukum dalam memberantas praktik pungutan liar (pungli) yang terjadi dalam antrean BBM subsidi jenis solar.
Hal itu berkaitan dengan belum adanya kejelasan perkembangan kasus dugaan pungli di salah satu SPBU di Sampit beberapa bulan lalu dari pihak kepolisian, meskipun isu ini sempat viral hingga nasional karena menyebut adanya keterlibatan oknum aparat penegak hukum.
“Kami tegaskan agar penegak hukum menindaklanjuti hal ini. Lakukan klarifikasi yang transparan agar tidak menjadi pertanyaan publik,” ujar Rudianur, Kamis 2 Januari 2025.
Menurutnya kasus ini harus segera diusut tuntas agar kepercayaan masyarakat kepada institusi hukum tetap terjaga.
“Terlebih ada disitu yang menyebutkan dugaan keterlibatan oknum aparat. Ini harus dibersihkan dan ditangani serius. Panggil saksi-saksi yang relevan agar tidak ada keresahan di masyarakat,” tegasnya.
Rudianur mendorong pihak terkait untuk segera menuntaskan masalah ini demi menciptakan situasi yang kondusif dan memastikan distribusi BBM subsidi berjalan sesuai aturan.
“Kami berharap tidak ada lagi keresahan di masyarakat akibat isu ini,” tutupnya.
(nardi)
