JAKARTA– Anggota Komisi XII DPR RI Mukhtarudin mengatakan bahwa penyaluran BBM subsidi yang sebentar lagi akan diumumkan oleh pemerintah harus tetap sasaran.
Mengingat, Mukhtarudin bilang pembatasan BBM subsidi itu diperlukan untuk membantu target masyarakat yang membutuhkan saat ini.
“Saya kira kebijakan BBM bersubsidi ini diprioritaskan bagi masyarakat menengah ke bawah, dan mereka memang patut diberikan subsidi,” beber Mukhtarudin, Minggu 5 Januari 2025.
Sekretaris Fraksi Golkar DPR RI mengatakan pembatasan skema baru era Presiden Prabowo Subianto ini lebih tertuju pada kemampuan keuangan negara.
“Karena semakin tinggi subsidi yang disediakan pemerintah, maka akan memberatkan APBN kita,” imbuh Mukhtarudin.
Untuk itu, politisi Dapil Kalimantan Tengah ini berharap demi APBN yang sehat, mekanisme penyaluran atau penjualan BBM bersubsidi perlu terus dimonitoring.
Pasalnya, lanjut Mukhtarudin, dalam praktiknya BBM bersubsidi bahkan dikonsumsi juga oleh kelompok masyarakat yang mampu.
“Ya BBM bersubsidi ini ada kandungan subsidi negara di dalam harga jual. Artinya, BBM bersubsidi pun idealnya hanya boleh dikonsumsi oleh kelompok masyarakat yang berhak,” pungkas Mukhtarudin.
Akan Diumumkan
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan akan mengumumkan skema baru penyaluran bahan bakar minyak (BBM) subsidi tahun ini.
Bahlil enggan mejelaskan detail jadwal pengumuman skema baru itu. “Insyaallah akan diumumkan tahun 2025, bulannya nanti saya sampaikan,” ucapnya dalam konferensi pers di Kementerian ESDM pada Jumat, 3 Januari 2025.
Terkait dengan skema baru ini pemerintah mempertimbangkan tiga opsi agar penyaluran subsidi BBM dan tarif listrik tepat sasaran.
Pertama, mengalihkan seluruh subsidi BBM menjadi bantuan langsung tunai. Kedua, mempertahankan subsidi BBM dalam bentuk barang, dan ketiga, menaikkan harga BBM subsidi.
Sebelumnya, Ketum Golkar ini menegaskan perumusan ulang Ini skema baru BBM bertujuan mengoptimalkan penyaluran subsidi yang selama ini kurang tepat sasaran.
“Jujur saya katakan ya, kurang lebih sekitar 20-30 persen subsidi BBM dan listrik itu berpotensi tidak tepat sasaran, dan itu gede angkanya, kurang lebih Rp100 triliun,” kata Bahlil.
(Adista)
