PALANGKA RAYA – DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) memahami pemangkasan anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang mengurangi dana untuk Pemerintah Provinsi Kalteng sebesar Rp125 miliar. Ketua Komisi I DPRD Kalteng, Muhajirin, menjelaskan bahwa pemangkasan ini merupakan hal yang wajar terjadi di masa transisi pemerintahan, apalagi dengan Presiden Prabowo yang tengah fokus memenuhi janji politiknya.
”Banyak dana yang diperlukan itu belum tersedia langsung di kementerian untuk mewujudkan program beliau terutama makan bergizi gratis,” ujar Muhajirin, Selasa 18 Februari 2025.
Muhajirin mengatakan bahwa dampak dari pemotongan anggaran dari DAU dan DAK tersebut hanya akan berimbas pada penundaan proyek, bukan pembatalan.
“Sehingga program zaman Jokowi, Presiden Prabowo akan mengkaji melalui tim ahli beliau ini program strategis yang tidak bisa ditunda yang mana, dan yang program strategis yang bisa ditunda,” jelasnya.
Senada dengan Muhajirin, Anggota Komisi I DPRD Kalteng, Armada, juga tidak mempermasalahkan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat.
Menurut Armada, setiap pemimpin mempunyai kebijakan yang dapat menunjang program yang terdapat pada visi dan misi kepala daerah.
”Jadi kita anggap biasa-biasa saja dan kita serahkan kepada tim yang bisa menilai, yang mana anggaran yang sifatnya bisa dipangkas,” ujarnya.
Armada mengimbau masyarakat untuk tidak resah dengan adanya kebijakan tersebut. Menurutnya, efisiensi anggaran merupakan hal yang lumrah dalam pemerintahan.
”Mungkin bukan tahun ini aja, beberapa tahun yang lewat pun juga sering ada kebijakan sejenis. Kebijakan yang sifatnya tidak terlalu merugikan kita dan tidak sampai pemerintah ini mandek gara-gara pemangkasan ini, semua tetap berjalan,” tandasnya.
(Syauqi)
