PANGKALAN BUN – Pemerintah pusat telah mengambil langkah strategis dengan memangkas Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Kebijakan ini tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran Belanja dan diperkuat oleh Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 29 Tahun 2025.
Akibat kebijakan ini, transfer dana ke pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota akan dikurangi lebih dari Rp 50 triliun. Kebijakan pengurangan anggaran DAU dan DAK berpotensi menghambat berbagai program Pembangunan yang sebelumnya telah direncanakan oleh seluruh Bupati/Kota seluruh Indonesia. Termasuk Kabupaten Kobar dari APBD 2025 dipangkas pemerintah pusat mencapai Rp 66 milliar, terdiri DAU Rp 36 milliar dan DAK Rp 30 milliar.
Menyikapi adanya pemangkasan anggaran DAU dan DAK, Ketua Komisi C DPRD Kotawaringin Barat, Arief Asrofi, saat dikonfirmasi mengakui tentunya bakal menjadi tantangan besar bagi pemerintah Kabupaten Kobar dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025, yang dananya cukup besar.
Namun demikian lanjut Arief Asrofi, dengan adanya pengurangan anggaran Bupati Kobar juga telah mengambil langkah kebijakan yang cukup strategis. Yakni untuk menutupi kekurangan DAU dan DAK. Sesuai kebijakan Bupati, seluruh Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) terkena pemangkasan anggaran, kemudian, dana hasil pemotongan itu dikumpulkan dan dialokasikan kembali ke Dinas Bina Marga.
“Langkah ini diambil untuk menutupi kekurangan akibat potongan dari pusat. Jadi yang dipangkas itu hal – hal yang tidak produktif, untuk tidak dilaksanakan kegiatannya. Kemudian duitnya ke BKAD. Harapnya 30 SOPD ini terkumpul 30 miliar, untuk menutup kekurangan dari pemotongan itu tadi,” ungkapnya.
Arief menegaskan bahwa jika pembangunan dan pemeliharaan jalan tidak berjalan sesuai rencana, maka wajah jalan di Kobar bisa memprihatinkan.
“Kita tahu, panjang jalan yang harus ditangani masih belum seimbang dengan kemampuan pendanaan daerah, baik dari pusat maupun dari pajak dan dana transfer,” tuturnya.
Ia juga menyoroti sejumlah wilayah yang masih sangat membutuhkan pembangunan jalan, seperti Kecamatan Arut Utara. Menurutnya, suara masyarakat di daerah tersebut harus diperhatikan dan masih banyak PR infrastruktur yang harus diselesaikan, terutama pekerjaan fisik jalan yang saat ini kondisinya banyak yang menurun karena curah hujan tinggi dan volume kendaraan yang makin padat. (man)
