PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus mendorong peningkatan pemahaman pelaku usaha terhadap sistem perizinan modern berbasis risiko.
Upaya itu dilakukan melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Implementasi Perizinan dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang digelar di Ballroom Kahayan I, Swiss-Belhotel Danum Palangka Raya, Rabu, 23 April 2025.
Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Herson B. Aden, mewakili Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah dalam sambutannya, mengatakan bahwa kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko adalah mandat langsung dari Undang-Undang Cipta Kerja.
Sistem ini, menurutnya, menjadi tonggak reformasi dalam penyederhanaan izin usaha di Indonesia.
“Pemerintah mengedepankan prinsip trust but verify, di mana mekanisme penyederhanaan izin tetap disertai dengan pengawasan ketat berdasarkan tingkat risikonya,” ujar Herson.
Prinsip yang berasal dari pepatah Rusia dan dipopulerkan Presiden AS Ronald Reagan itu, kini menjadi fondasi pendekatan pengawasan modern di sektor perizinan nasional.
Melalui sistem digital bernama OSS-RBA (Online Single Submission-Risk Based Approach), pemerintah berharap tata kelola usaha di daerah menjadi lebih efisien sekaligus akuntabel.
Lebih lanjut, Herson menekankan pentingnya pemahaman menyeluruh terhadap implementasi sistem OSS-RBA agar pelaku usaha dapat mengelola izin secara legal dan sesuai dengan ketentuan teknis di masing-masing sektor.
“Dengan data realisasi investasi yang akurat dan transparan, kita bisa menyusun kebijakan pembangunan yang tepat sasaran dan berbasis pada kebutuhan riil di lapangan,” ujarnya.
Ia juga menyinggung harapan pemerintah daerah terhadap meningkatnya investasi berkualitas, yang diyakini mampu menciptakan lapangan kerja, menggerakkan ekonomi lokal, dan mengoptimalkan pendapatan daerah.
“Dengan pemanfaatan sumber daya lokal yang bijak, kita ingin membangun Kalimantan Tengah yang modern, bermartabat, dan berkah dalam menyongsong Indonesia Emas 2045,” tutup Herson.
(Sya'ban)
