Polda Kalteng Tetapkan 24 Tersangka Curanmor, Dua Mobil dan Lima Motor Disita

SYAUQI/BERITA SAMPIT - Kapolda Kalteng (tengah) saat menunjukan barang bukti.

PALANGKA RAYA – Polda Kalimantan Tengah (Kalteng) berhasil membongkar tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di wilayah hukumnya. Dalam kurun waktu 12 hari pelaksanaan Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) sejak 27 Oktober hingga 7 November 2026, jajaran kepolisian sukses mengungkap 19 perkara serta menetapkan 24 orang sebagai tersangka.

​Kapolda Kalteng, Irjen Pol Iwan Kurniawan menyampaikan bahwa capaian ini merupakan hasil kerja keras Ditreskrimum Polda Kalteng bersama Polresta Palangka Raya, Polres Pulang Pisau, dan Polres Katingan.

“Ada 19 perkara yang diungkap dan tersangka yang ditetapkan sebanyak kurang lebih 24 tersangka, di mana salah satunya masih dalam pencarian,” ujar Iwan saat konferensi pers di Mapolda Kalteng, Senin, 9 November 2026.

Dari hasil proses penyidikan tersebut, pihak kepolisian menyita barang bukti berupa kendaraan roda empat dan roda dua.

“Di mana dari hasil penyidikan, terdapat 2 barang bukti R4 (roda empat) yang dilakukan penyitaan, kemudian ada 5 kendaraan bermotor yaitu kendaraan roda dua,” jelasnya.

Selain kendaraan, petugas menyita sejumlah barang bukti lain yang digunakan untuk melancarkan aksi kejahatan, seperti BPKB, STNK, berbagai jenis kunci, serta kunci T yang kerap dipakai membobol kendaraan roda dua.

“Kemudian modus operandinya dari para tersangka ini, rata-rata mereka mengambil barang ini pada saat situasi pemilik dalam keadaan istirahat atau pada saat malam hari,” tambah Kapolda.

Dalam penegakan hukum perkara ini, Polda Kalteng menerapkan Pasal 477 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan (curat).

​Di mana setiap orang yang mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, secara bersama-sama atau bersekutu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun dan pidana denda paling banyak atau pidana denda paling banyak kategori V yaitu sebesar Rp500 juta.

(Syauqi)

baca juga ...  Pemprov Kalteng Dorong Pemahaman OSS RBA Lewat Bimtek Berbasis Risiko
Bagikan:
Berita Populer