SAMPIT – Kondisi Pasar Subuh MT Haryono yang sudah tidak layak pakai memicu sorotan tajam terhadap proyek Pasar Mangkikit yang mangkrak bertahun-tahun di Jalan Pangeran Antasari, Sampit.
Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kotawaringin Timur, Susilo, angkat bicara. Ia menyatakan keprihatinan mendalam atas nasib para pedagang yang terkatung-katung tanpa kejelasan tempat berjualan. Susilo mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotim untuk serius menangani proyek mangkrak tersebut, agar tidak terus menjadi beban bagi ekonomi lokal.
“Saya sangat prihatin. Pasar ini mangkrak sudah bertahun-tahun, sementara pedagang kita tiap hari harus berjualan di tempat yang tidak layak, bahkan mengganggu arus lalu lintas. Ini harus segera dicarikan solusi,” kata Susilo, Senin, 12 Mei 2025.
Ia menilai, kondisi saat ini bukan hanya merugikan pedagang dari sisi kenyamanan dan pendapatan, tapi juga menimbulkan gangguan ketertiban lalu lintas, khususnya di sekitar kawasan MT Haryono dan Pasar Subuh.
Para pengunjung harus parkir di badan jalan karena tidak adanya lokasi yang representatif.
“Secara aturan lalu lintas itu tidak dibenarkan, tapi apa daya, perut tidak bisa dilawan. Mereka hanya ingin mencari nafkah. Pemerintah harus hadir, pedagang ini sebenarnya berteriak, tapi tak pernah diberi tempat yang layak,” ujarnya.
Susilo menyarankan agar Pemkab Kotim melakukan kajian menyeluruh bersama aparat penegak hukum (APH) terkait status hukum pasar tersebut.
Menurutnya, apabila terbukti ada wanprestasi dari pihak ketiga, maka harus ada langkah tegas untuk memutus kerja sama dan melanjutkan penyelesaian pasar.
“Kalau memang wanprestasi, ya sudah, putuskan dan selesaikan. Pemerintah bisa ambil alih, bisa juga dikelola BUMD, atau libatkan paguyuban pasar. Yang penting kajiannya jelas dan jangan dibiarkan berlarut-larut,” tegasnya.
Selain itu opsi relokasi juga bisa dilakukan jika bangunan Pasar Mangkikit secara teknis tidak memungkinkan untuk difungsikan. Menurutnya, lokasi baru harus disiapkan dengan baik agar pedagang tidak lagi terkatung-katung seperti sekarang.
“Kalangan dunia usaha harus duduk satu meja dengan pemerintah, pedagang, dan APH. Tidak saling menyalahkan, tapi saling menguatkan demi menyelesaikan masalah ini. Harus ada musyawarah mufakat, karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak dan roda ekonomi Kotim,” kata Susilo.
Seperti diberitakan sebelumnya, Pasar Mangkikit dibangun melalui kerja sama antara Pemkab Kotim dan PT Heral Eranio Jaya (HEJ), namun proyek itu tak kunjung rampung hingga akhirnya terbengkalai. Pihak perusahaan juga dikabarkan tengah diburu aparat hukum, sehingga menambah rumit penanganan proyek tersebut.
Bangunan pasar kini ditumbuhi semak, berlumut, dan sebagian tertutup pagar seng. Bupati Kotim Halikinnor pun menyatakan bahwa proyek ini terkendala wanprestasi pihak ketiga, dan meminta OPD terkait mencari solusi agar pasar bisa segera difungsikan atau dicarikan alternatif tempat relokasi yang lebih baik bagi para pedagang.
(Nardi)
