PULANG PISAU – Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Pulang Pisau, Suhardi, menilai keberadaan Grand Desain Pembangunan Kependudukan (GDPK) 5 Pilar tidak akan berdampak signifikan jika tidak disertai dengan rencana aksi yang konkret dan selaras dengan visi kepala daerah.
Hal itu diungkapkannya usai menghadiri Ekspose Awal GDPK 2025–2050 yang digelar di Aula Bapperida Pulang Pisau, Rabu 28 Mei 2025. Suhardi menilai bahwa grand desain itu penting, namun legitimasi paling kuat adalah sejauh mana implementasinya bisa diukur dan dirasakan masyarakat.
“Satu hal yang tidak bisa diabaikan adalah tindak lanjutnya. Jangan berhenti pada wacana atau dokumen, tapi harus turun jadi program yang menyentuh warga secara nyata,” tegas politisi Partai Golkar itu.
Ia juga menyambut baik niat pemerintah daerah untuk menyelaraskan GDPK dengan RPJMD 2025-2029. Namun ia menekankan bahwa DPRD akan aktif mengawal substansi dari setiap program yang nanti muncul dari desain tersebut.
Menurut Suhardi, lima pilar dalam GDPK seperti kualitas dan kuantitas penduduk, persebaran wilayah hingga mobilitas, harus dijabarkan dalam kegiatan lintas sektor dan dibiayai cukup dalam APBD.
“Kami mendukung penuh, tapi jangan sampai menjadi tumpukan kertas tanpa roh. DPRD siap kawal agar ini tidak berhenti sebagai gagasan, tapi menjadi lompatan besar kualitas SDM Pulang Pisau,” pungkasnya.
GDPK yang dipaparkan oleh perwakilan BKKBN Kalteng itu dirancang untuk menopang cita-cita Indonesia Emas 2045 melalui pembangunan kependudukan yang berbasis pada perencanaan matang dan terpadu di tingkat daerah. (ds)
