LAMANDAU – Pemerintah Kabupaten Lamandau kembali lagi menegaskan komitmennya untuk mewujudkan lingkungan yang ramah anak melalui pelaksanaan Verifikasi Lapangan Hybrid (VLH) dalam rangka Evaluasi Kabupaten Layak Anak (KLA) Tahun 2025. Kegiatan yang digelar, Senin 26 Mei 2025, sebagai bagian dari upaya membangun SDM unggul sejak dini.
Bupati Lamandau melalui Asisten Pemerintahan dan Kesra mengatakan bahwa anak adalah aset bangsa yang harus dilindungi.
“Anak-anak merupakan generasi penerus. Mereka berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung perkembangan optimal,” ujarnya.
Berbagai kebijakan pendukung telah diimplementasikan, seperti Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengembangan Kabupaten Layak Anak, Perda Kawasan Tanpa Rokok, dan sejumlah peraturan bupati terkait perlindungan anak.
Pemkab juga membentuk lembaga seperti UPTD PPA, Puspaga, Forum Anak Daerah, serta menghadirkan ruang publik ramah anak seperti PISA dan taman bermain di Bundaran Rusa.
Namun, di tengah optimis tersebut, muncul suara kritis dari masyarakat. Beberapa warga menilai masih adanya ketimpangan antara konsep dan realita di lapangan.
“Kalau bicara soal perda dan program, memang bagus. Tapi di lingkungan kami, masih ada melihat anak-anak yang kerja bantu orang tuanya di pasar,” ujar Wahyu, warga yang mengunjungi swalayan minimarket di jalan batu Batanggui.
Senada dengan itu, Rina, ibu dua anak, menyoroti keterbatasan fasilitas anak di wilayah permukiman padat.
“Taman bermain memang ada di Bundaran Rusa, tapi jauh dari tempat kami. Anak-anak butuh ruang bermain yang dekat dan aman dari lalu lintas,” katanya saat menemani anaknya bermain di Bundaran Rusa.
Pemkab sendiri menyatakan bahwa evaluasi KLA bukan hanya soal regulasi dan lembaga, tetapi juga upaya terus-menerus untuk menyempurnakan akses dan implementasi di semua lapisan masyarakat.
Pembukaan VLH KLA 2025 digelar secara hybrid dan dibuka oleh M Soleh, JF Perencana Madya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Dari Pemkab Lamandau sendiri berharap, melalui proses evaluasi ini, seluruh pemangku kepentingan bisa memperkuat kolaborasi agar komitmen Kabupaten Layak Anak benar-benar terasa hingga ke tingkat keluarga dan komunitas. (andre)
