SAMPIT – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) terus menunjukkan peningkatan. Berdasarkan data Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBD Kotim hingga 23 Juli 2026, jumlah hotspot telah mencapai 559 titik dengan total luasan lahan terbakar sekitar 192 hektare yang tersebar di sejumlah kecamatan.
Kepala Pelaksana BPBD Kotim, Multazam mengatakan sejak awal Juli intensitas karhutla sudah mulai meningkat.
Sementara itu, dari data BMKG musim kemarau diperkirakan masih akan berlangsung hingga September bahkan Oktober, sehingga potensi kebakaran masih cukup tinggi.
“Posisi di awal Juli ini sudah sangat terasa,” ujarnya, Sabtu 25 Juli 2026.
Menurut Multazam, apabila kondisi tersebut terus berlanjut, pemerintah daerah berpotensi dihadapkan pada pilihan sulit, yakni memprioritaskan penggunaan air untuk pemadaman kebakaran atau memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat.
“Nantinya akan ada pilihan, air bersih atau air untuk pemadaman. Mudah-mudahan karhutla bisa terkendali sehingga kami tetap bisa membagi kekuatan untuk distribusi air bersih kepada masyarakat,” katanya.
Ia berharap perusahaan bisa peduli dan membantu desa yang berada di sekitar area perizinan operasional dalam penyediaan air bersih, terutama melalui dukungan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Sebagai contoh, kata Multazam, Desa Bagendang Tengah telah memiliki sumur bor dalam yang dibangun melalui program CSR pihak ketiga. Sasilitas tersebut masih berfungsi dengan baik dan mampu memenuhi kebutuhan warga.
BPBD juga mulai menerima laporan masyarakat terkait kesulitan memperoleh air bersih. Salah satunya berasal dari warga di Desa Tanah Putih yang menyampaikan bahwa salah satu dukuh di wilayah tersebut mulai mengalami krisis air.
Multazam mengingatkan kondisi tersebut dapat semakin meluas apabila kemarau berlangsung lebih lama. Meski sebagian masyarakat masih dapat membeli air isi ulang, tidak semua kelompok memiliki kemampuan yang sama.
“Kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk lansia, penyandang disabilitas, ibu hamil, ibu menyusui, hingga anak-anak menjadi kelompok yang paling rentan apabila terjadi krisis air bersih,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan masyarakat agar memastikan air minum isi ulang yang dikonsumsi diproduksi sesuai standar kesehatan dan ketentuan yang berlaku demi menjaga keamanan konsumsi selama musim kemarau. (Nardi)
11 Juli 2026
16:04
