PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) sedang mempersiapkan langkah strategis untuk menanggulangi kerusakan jalan Palangka Raya-Kuala Kurun akibat kendaraan bertonase berat.
Hal ini disampaikan langsung oleh Gubernur Kalteng, H. Agustiar Sabran, saat meninjau Terminal Bus AKAP W.A. Gara, Palangka Raya, Rabu siang, 28 Mei 2025.
Dalam kunjungan tersebut, Gubernur menyampaikan bahwa Pemprov akan segera membangun koridor khusus angkutan hasil sumber daya alam (SDA) sebagai solusi jangka panjang untuk menjaga kualitas infrastruktur jalan umum.
“Kerusakan jalan bukan hanya masalah teknis, tapi soal keadilan sosial. Rakyat yang tidak menikmati hasil SDA justru menanggung dampak dari jalan rusak. Maka, kita siapkan jalur khusus agar lalu lintas umum tetap aman dan nyaman,” tegas Gubernur.
Jalan koridor direncanakan dibangun di trase Lahei Mangkutup (Simpang Batengkong)–Sei Hanyo, sepanjang ±180 kilometer, dan akan menjadi jalur khusus untuk angkutan berat hasil produksi sektor industri.
Proyek pembangunan koridor ini akan menjadi bagian dari Program Prioritas Gubernur dan ditargetkan mulai dikerjakan pada tahun 2026.
Jalur ini akan didesain khusus untuk melayani truk-truk pengangkut hasil tambang, kehutanan, dan perkebunan dengan sistem pengawasan ketat dan standar keselamatan tinggi.
Selain merespons temuan pelanggaran overload dan penggunaan pelat luar daerah, Gubernur menekankan pentingnya tanggung jawab perusahaan terhadap kondisi jalan.
“Kita sudah gelar pertemuan dengan pemilik dan direktur perusahaan pelanggar. Kalau tidak mau patuh, akan kita tindak tegas,” ujarnya.
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalteng, Yulindra Dedy, menambahkan bahwa pembangunan koridor khusus juga akan didukung dengan sistem digital monitoring kendaraan dan integrasi dengan uji KIR daring.
“Ke depan, pengawasan tak lagi manual. Kita akan gunakan sistem berbasis teknologi agar lebih akurat dan real-time,” ungkapnya.
Pemprov Kalteng mencatat, kerugian akibat perbaikan jalan yang disebabkan oleh kendaraan bertonase berat mencapai Rp754 miliar dalam lima tahun terakhir, dana yang seharusnya bisa dialokasikan untuk pendidikan, layanan kesehatan, dan pembangunan pedesaan.
Gubernur juga mengungkapkan bahwa program ini merupakan bagian dari respons terhadap arahan Presiden terkait penguatan tata kelola SDA dan infrastruktur berbasis keadilan.
“Kita ingin pembangunan yang tidak timpang. SDA harus dinikmati oleh semua, bukan malah menyusahkan,” katanya.
Dengan rencana pembangunan koridor khusus ini, Pemprov Kalteng berharap dapat menciptakan sistem transportasi SDA yang lebih tertib, efisien, dan tidak merugikan kepentingan publik.
(Sya'ban)
