PULANG PISAU – DPRD Kabupaten Pulang Pisau mendorong penyelesaian damai dalam konflik antara masyarakat Desa Ramang dan PT Agrindo Green Lestari (AGL), agar kepentingan investasi dan hak-hak masyarakat dapat berjalan beriringan tanpa saling merugikan.
Ketua DPRD Pulang Pisau, Tandean Indrabella menegaskan, Rapat Dengar Pendapat (RDP) Gabungan Komisi DPRD yang digelar Selasa 3 Juni 2025, merupakan respons atas permintaan resmi dari masyarakat dan Pemerintah Desa Ramang. RDP turut melibatkan pihak PT AGL, Kades Ramang, APDESI, camat, hingga instansi teknis seperti DPMD dan Dinas Pertanian.
Tandean menjelaskan, kasus ini telah bergulir sejak 2024, ketika PT AGL melaporkan dugaan pemalsuan dokumen oleh Kades Ramang terkait penerbitan surat tanah di atas lahan HGU perusahaan. Kasus tersebut saat ini tengah diproses oleh kepolisian dan sang kades telah ditetapkan sebagai tersangka.
“Ke depan, kami ingin agar tidak terjadi kasus serupa. Investasi harus tetap berjalan, tapi hak-hak masyarakat juga tidak boleh diabaikan. Sosialisasi soal IUP dan HGU harus lebih masif,” ujarnya.
Senada, Wakil Ketua II DPRD Pulang Pisau, Arif Rahman Hakim, berharap persoalan diselesaikan tanpa emosi dan dengan kepala dingin. Ia menilai tudingan sepihak terhadap perusahaan tanpa bukti yang kuat justru akan memperkeruh suasana dan tidak menyelesaikan masalah.
“Kami ingin ada win-win solution. Masyarakat jangan merasa terganggu, perusahaan juga jangan bersikap arogan. Semua harus saling menguntungkan,” katanya.
Sementara itu, anggota DPRD Arianson menambahkan bahwa perdamaian adalah jalan terbaik. Ia mengingatkan agar semua pihak, termasuk pemerintah desa, lebih bijak dalam mengambil keputusan agar konflik tidak berulang. “Kalau bersikeras, ya silakan dibuktikan secara hukum. Tapi jika bisa damai, kenapa tidak,” pungkasnya. (ds)
