SAMPIT – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari Presiden Prabowo Subianto yang sedang dijalankan di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mendadak dihentikan tanpa pemberitahuan atau penjelasan resmi kepada publik. Kondisi ini menimbulkan tanda tanya, terutama dari kalangan legislatif.
Anggota Komisi III DPRD Kotim, SP Lumban Gaol, menyayangkan keputusan penghentian program tanpa sosialisasi yang memadai. Ia mengaku menerima informasi bahwa kegiatan MBG telah dihentikan selama lebih dari dua pekan terakhir, namun tidak ada keterangan resmi dari pihak berwenang.
“Hingga hari ini belum ada kejelasan, apakah penghentian ini hanya bersifat sementara atau memang dihentikan total. Kami juga belum tahu apakah ini hanya terjadi di Kotim atau memang kebijakan secara nasional,” ujarnya, Selasa 3 Juni 2025.
Menurut Gaol, jika hanya terjadi di daerah, pemerintah daerah perlu segera menelusuri penyebabnya. Sebaliknya, jika penghentian merupakan kebijakan nasional, sangat mungkin ada kendala teknis atau administratif yang perlu diselesaikan.
Ia menegaskan, program MBG merupakan bagian dari agenda nasional yang memiliki tujuan penting dalam upaya peningkatan gizi dan kesehatan peserta didik. Oleh karena itu, pelaksanaan program semacam ini seharusnya dikawal secara serius, bukan dihentikan tanpa kejelasan arah dan tujuan.
“Uji coba program seperti ini harusnya dijalankan secara konsisten. Jangan dihentikan di tengah jalan tanpa alasan yang jelas karena itu akan berdampak pada persepsi publik dan keberlanjutan program,” katanya.
Gaol juga menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Ia menilai, penghentian sepihak justru menunjukkan lemahnya koordinasi antarinstansi yang seharusnya saling mendukung demi keberhasilan program.
Ia berharap, program MBG ini bisa segera dilanjutkan dengan perbaikan-perbaikan bila memang ada hambatan teknis. Menurutnya, upaya peningkatan kualitas gizi anak sekolah adalah investasi penting untuk masa depan bangsa.
Untuk diketahui, program makan bergizi gratis merupakan inisiatif dari pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional, yang dilaksanakan di sejumlah sekolah di Indonesia. Di Kotim sendiri, program ini telah menyasar 19 sekolah di wilayah Kecamatan MB Ketapang. (nardi)
