PALANGKA RAYA – Fraksi Partai Golkar DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) mendorong Pemerintah Provinsi Kalteng agar capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tidak hanya menjadi prestasi administratif, tetapi juga berdampak nyata terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Hal itu disampaikan Juru Bicara Fraksi Golkar, Okky Maulana Razak, dalam Rapat Paripurna ke-8 Masa Persidangan III DPRD Kalteng, Kamis, 5 Juni 2025. Pernyataan tersebut merupakan tanggapan atas pidato pengantar Gubernur dalam Rapat Paripurna ke-5 pada 3 Juni 2025, terkait Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
Okky menjelaskan, Raperda tersebut menggambarkan kinerja keuangan daerah sekaligus mencerminkan upaya pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan di Kalteng. Dokumen itu juga memuat ikhtisar hasil pemeriksaan keuangan daerah oleh BPK RI dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) berbasis akrual.
“Pencapaian opini WTP untuk yang kesebelas kalinya secara berturut-turut bagi Provinsi Kalteng ini, diharapkan mampu mencerminkan Provinsi Kalteng sebagai provinsi yang memiliki tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan akuntabel,” ujar Okky.
Namun, ia menekankan bahwa capaian tersebut harus dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dapat diukur melalui berbagai indikator kinerja utama.
“Opini yang sudah diperoleh, hendaknya diikuti pula dengan capaian peningkatan kesejahteraan yang nyata peruntukkannya bagi masyarakat, mencakup berbagai aspek kualitas hidup dan kesejahteraan sosial,” lanjutnya.
Okky merinci sejumlah indikator yang menjadi tolok ukur peningkatan kualitas hidup masyarakat, seperti rata-rata pendapatan per kapita, usia harapan hidup, laju penurunan pengangguran, akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas sesuai kewenangan provinsi.
Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya ketersediaan infrastruktur dasar seperti air bersih, rumah layak huni, sanitasi, listrik, serta infrastruktur jalan dan jembatan. Menurutnya, hal tersebut penting untuk menunjang mobilitas masyarakat dalam mengakses layanan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
(Syauqi)
