PALANGKA RAYA – Fraksi Golkar DPRD Kalimantan Tengah meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng menyusun roadmap implementasi hilirisasi ekonomi daerah, khususnya di sektor perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.
Hal tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi Golkar, H.M. Rusdi Gozali, saat membacakan pemandangan umum fraksi terhadap Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalteng dalam rapat paripurna ke-11 masa sidang III tahun 2025, Senin, 16 Juni 2025.
“Bagaimana roadmap dalam mengimplementasikan hilirisasi ekonomi daerah khususnya sektor perkebunan, kehutanan, dan pertambangan agar mampu menghasilkan nilai tambah lokal, membuka lapangan kerja, serta mengurangi ketergantungan pada komoditas mentah yang berisiko tidak stabil secara global?,” ucap Rusdi.
Selain itu, Fraksi Golkar juga mempertanyakan strategi Pemprov Kalteng dalam menjamin keterpaduan dan konsistensi antara RPJMD dengan RPJPD 2025-2045, RKPD tahunan, dan perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Terutama dalam hal pengentasan kemiskinan ekstrem, penguatan layanan dasar, dan percepatan konektivitas antarwilayah yang dinilai masih timpang.
“Apa langkah afirmatif yang akan dilakukan untuk mengatasi krisis lingkungan hidup seperti deforestasi, degradasi DAS, kebakaran hutan dan lahan, serta keterancaman biodiversitas, sejalan dengan integrasi KLHS dalam pelaksanaan RPJMD?,” lanjutnya.
Fraksi Golkar juga menyoroti target indikator pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang dinilai masih konservatif. Fraksi menanyakan strategi pemerintah untuk mempercepat transformasi kualitas pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan tenaga profesional, khususnya di daerah terpencil dan perbatasan.
“Dari pembagian kewilayahan pembangunan ke dalam klaster strategis (Palangka Raya, Sampit, Kapuas, Muara Teweh, Buntok, Pangkalan Bun), bagaimana pembobotan program prioritas, kebutuhan infrastruktur, serta skema pendanaan per wilayah dilakukan secara terukur dalam RPJMD, dan bagaimana evaluasi pembangunan antarwilayah akan dilakukan berdasarkan baseline dan indikator per wilayah?,” tutup Rusdi Gozali.
(Syauqi)
