PALANGKA RAYA – Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Purdiono, menyatakan dukungannya terhadap langkah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kalteng untuk mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya melalui sektor perpajakan. Hal itu disampaikannya usai mengikuti Rapat antara Komisi I dan Bapenda Kalteng, Rabu 25 Juni 2025.
Dalam rapat tersebut, Purdiono menyebut program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang digagas Gubernur Kalteng berdampak positif terhadap tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.
“Tadi Bapenda menyampaikan dengan adanya program pemutihan, masyarakat sudah berbondong-bondong datang untuk membayar pajak,” ujarnya.
Ia berharap tren positif ini dapat membantu pencapaian target pendapatan daerah dalam waktu dekat.
“Harapan kita, target pendapatan yang telah ditetapkan bisa tercapai di triwulan III atau bulan-bulan mendatang,” ucap politisi Golkar tersebut.
Lebih lanjut, Purdiono mengungkapkan bahwa Komisi I juga menerima pemaparan Bapenda terkait rencana optimalisasi penerimaan pajak dari sektor air permukaan. Ia menegaskan Komisi I siap memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan tersebut sebagai bagian dari strategi peningkatan PAD.
“Pajak air permukaan ini kan dikelola oleh pemerintah provinsi. Nantinya, pendapatan dari pajak itu akan dibagi melalui sistem opsen ke seluruh kabupaten,” jelasnya.
Menurutnya, sistem opsen memberikan mekanisme pembagian yang lebih adil karena hasil pajak langsung disalurkan ke daerah, tanpa harus menunggu Dana Bagi Hasil (DBH) seperti sebelumnya.
Ia juga mendorong Bapenda untuk memperkuat sinergi dan kerja sama aktif dengan pemerintah kabupaten, mengingat mayoritas pengguna air permukaan berada di wilayah kabupaten, khususnya perusahaan besar swasta (PBS).
“Kami sarankan agar Bapenda segera berkoordinasi dengan pemkab, karena mayoritas pengguna air permukaan itu adanya di wilayah mereka,” tuturnya.
Dengan kolaborasi yang baik antara pemerintah provinsi dan kabupaten, Purdiono optimistis potensi penerimaan dari sektor pajak air permukaan dapat dimaksimalkan dan memberikan kontribusi signifikan bagi pembiayaan pembangunan daerah.
“Ini adalah upaya bersama dalam meningkatkan kemandirian fiskal daerah,” pungkasnya.
(Syauqi)
