LAMANDAU – Ketua DPRD Kabupaten Lamandau, Herianto, menolak rencana pemerintah pusat untuk membuka kembali program transmigrasi baru di wilayah Lamandau, Kalimantan Tengah.
Menurut Herianto, pemerintah pusat sebaiknya menyelesaikan dulu pekerjaan rumah dari program transmigrasi sebelumnya, seperti di kawasan Kahingai, Batu Slipi, dan beberapa lokasi lainnya.
“Program transmigrasi lama saja masih banyak masalah. Infrastruktur belum tuntas, tapal batas belum jelas. Jangan ditambah dulu sebelum itu dibereskan,” katanya saat dikonfirmasi, Rabu 16 Juli 2025.
Ia menilai, kondisi wilayah dan kemampuan keuangan daerah belum siap untuk mendukung kedatangan transmigran baru.
Selain itu, belum ada sosialisasi kepada masyarakat lokal terkait rencana tersebut.
“Kalau masyarakat lokal tidak dilibatkan sejak awal, ini bisa memicu konflik sosial. Harus ada dialog. Jangan tiba-tiba datang bawa orang tanpa koordinasi,” ujarnya.
Herianto juga menyinggung soal RTRWP (Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi) yang belum tuntas.
Padahal, menurutnya, penempatan transmigran harus mengikuti tata ruang yang jelas agar tidak tumpang tindih dengan wilayah adat atau desa.
“Intinya, selesaikan dulu PR yang lama. Jangan tambah beban baru ke daerah,” tegasnya. (andre)
