PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) terus mendorong pendirian Sekolah Rakyat sebagai upaya menekan angka anak putus sekolah, khususnya dari keluarga miskin dan terlantar. Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo menyampaikan bahwa banyak anak yang terpaksa berhenti sekolah karena harus membantu orang tua mencari penghasilan.
“Makanya kita gunakan data desil terhadap mereka yang tidak mampu. Prioritasnya memang anak-anak yang betul-betul disesuaikan dengan kondisi kurang mampu, yang memang mencari penghasilan membantu orang tuanya sehingga terkendala bersekolah,” ujar Edy, Rabu 16 Juli 2025.
Ia menegaskan, anak-anak yang putus sekolah akibat keterbatasan ekonomi harus tetap mendapat kesempatan mengenyam pendidikan.
“Kekurangan biaya, ya disekolahkan. Artinya, disekolahkan itu untuk masa depan. Jangan karena mereka membantu menjaga penghasilan, lantas putus sekolah. Itu kan banyak terjadi di beberapa tempat,” katanya.
Edy berharap program Sekolah Rakyat ini bisa segera direalisasikan tahun ini. Saat ini, menurutnya, beberapa kabupaten/kota di Kalteng sudah melakukan penyesuaian anggaran untuk mendukung program tersebut.
“Pokoknya ada beberapa lah, ini kan sebagian teman-teman sudah mulai melakukan perubahan anggaran untuk menyesuaikan itu,” ungkapnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa Pemprov Kalteng telah meminta kepala daerah untuk menyurati dan menyiapkan lahan untuk pendirian Sekolah Rakyat. Beberapa kabupaten bahkan telah menindaklanjutinya.
“Kita sudah meminta kepada kepala daerah untuk menyurati supaya menyiapkan lahan. Beberapa kabupaten kepala daerah sudah menyiapkan itu. Nanti kita akan terima data terakhir dari Dinas Sosial,” katanya.
Ketika ditanya apakah sudah ada sekolah yang beroperasi, Edy menjawab bahwa proses masih berjalan dan saat ini sedang dalam tahap kompilasi serta koordinasi lintas sektor.
“Ya kita maunya cepat. Ini masih kita kompilasi kira-kira datangnya yang mana yang lebih tepat. Ada juga yang memang menyiapkan gedung, itu tidak mudah. Nanti kita koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan lain sebagainya. Nanti kita rampungkan dulu,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa Kabupaten Kapuas sudah mulai pembangunan dan beberapa kabupaten lain juga hampir siap.
“Di Kapuas sudah ada, bahan-bahannya siap. Ada beberapa kabupaten semuanya hampir menyiapkan,” terangnya.
Bahkan, kata Edy, beberapa daerah sudah menyiapkan lahan hingga beberapa hektare. Ia mengimbau agar para bupati dan wali kota segera mengusulkan pendirian Sekolah Rakyat.
“Himbauan kita agar teman-teman kabupaten/kota, para bupatinya, untuk mengusulkan pendirian Sekolah Rakyat,” ujarnya.
Terkait jenjang pendidikan, Pemprov Kalteng tidak menutup kemungkinan agar Sekolah Rakyat bisa mencakup pendidikan menengah atas.
“Nanti kita lihat, kalau bisa ke jenjang yang lebih atas sampai SMA, wajib belajar 12 tahun, kita malah senang,” pungkas Edy Pratowo.
(Syauqi)
