KASONGAN – Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Katingan mengapresiasi capaian realisasi belanja daerah yang mencapai angka cukup tinggi, yakni 91,91 persen. Capaian ini dinilai sebagai bentuk kinerja positif pemerintah daerah dalam mengeksekusi program dan kegiatan yang telah direncanakan.
Hal ini disampaikan langsung oleh juru bicara Fraksi Gerindra, Genjadid Utomo, M.Psi, dalam rapat paripurna pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024. Ia menyebutkan bahwa tingginya serapan anggaran menjadi indikator bahwa roda pemerintahan berjalan.
“Kami memberikan apresiasi atas capaian realisasi belanja daerah yang cukup tinggi, yakni 91,91 persen. Ini patut diapresiasi sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam merealisasikan program-program yang telah direncanakan,” kata Genjadid, pada Selasa 22 Juli 2025.
Namun demikian, Fraksi Gerindra menegaskan bahwa tingginya angka serapan anggaran tidak boleh hanya menjadi pencapaian administratif semata. Genjadid menekankan bahwa realisasi anggaran harus berdampak nyata terhadap pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
“Belanja yang terserap tinggi ini seharusnya mampu memberikan pengaruh langsung kepada masyarakat. Jangan sampai hanya bagus di laporan, tapi tidak terasa manfaatnya di lapangan,” ujarnya.
Fraksi Gerindra juga secara khusus menyoroti tiga sektor penting yang harus menjadi perhatian serius, yaitu pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur di wilayah terpencil. Menurut mereka, ketiga sektor ini merupakan indikator utama kemajuan daerah.
“Kami berharap belanja daerah ini bisa menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, terutama dalam peningkatan mutu pendidikan, layanan kesehatan yang merata, serta infrastruktur di daerah-daerah yang masih tertinggal,” tegas Genjadid.
Gerindra juga mendorong pemerintah daerah untuk lebih transparan dan akuntabel dalam pelaksanaan belanja daerah ke depan. Mereka berharap tidak hanya fokus pada penyerapan, tetapi juga pada kualitas dan kebermanfaatan dari anggaran yang digunakan.
“Ini menjadi harapan kami ke depan, bahwa belanja daerah bukan hanya tentang angka dan serapan, tapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tutupnya.
(Bitro)
