SAMPIT – Rencana mutasi besar-besaran dan lelang jabatan di lingkup Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menjadi sorotan publik. Komunitas Peduli Kotim mendesak agar proses rotasi, khususnya untuk jabatan strategis seperti kepala dinas, benar-benar dilakukan secara profesional, transparan, dan bebas dari praktik “jual beli jabatan.”
Anggota Komunitas Peduli Kotim, Eka Sazli, menegaskan pentingnya menjaga integritas dalam setiap tahapan mutasi. Menurutnya rotasi jabatan harus sesuai mekanisme resmi dan aturan yang berlaku.
Menurut Eka, proses mutasi sejatinya bukan sekadar pergantian posisi, tetapi langkah strategis untuk meningkatkan kinerja birokrasi.
“Harapan kami, pelaksanaan rotasi atau lelang jabatan ini benar-benar dilakukan secara profesional. Semua harus mengacu pada ketentuan dan mekanisme yang ada,” ujar Eka Sazli, Rabu 30 Juli 2025.
Mantan Komisioner Bawaslu Kotim ini juga menekankan perlunya peran Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) difungsikan secara optimal.
Menurutnya, badan ini memiliki peran strategis dalam memastikan setiap kebijakan mutasi jabatan tidak melenceng dari prinsip meritokrasi dan kebutuhan organisasi pemerintahan.
“Baperjakat harus betul-betul difungsikan. Jangan hanya sebagai formalitas, tapi benar-benar aktif menilai dan memberi pertimbangan objektif dalam setiap keputusan mutasi jabatan,” tegasnya.
Eka Sazli juga menyampaikan aspirasi masyarakat yang menginginkan agar setiap kepala dinas yang dirotasi adalah mereka yang memiliki kompetensi, etos kerja tinggi, dan rekam jejak kinerja yang baik.
Hal ini penting agar program pembangunan dan pelayanan publik di Kotim bisa berjalan maksimal.
“Masyarakat berharap agar kepala dinas yang ditunjuk atau digeser memang layak secara kinerja. Bukan karena kedekatan atau titipan, tapi karena benar-benar mampu bekerja dan melayani dengan baik,” pungkasnya.
Sementara itu sebelumnya, akun media sosial bernama An Din sebelumnya juga sempat mengunggah kritik tajam terkait munculnya isu calo jabatan di Kotim. Dalam unggahannya, ia menyuarakan kekhawatiran soal posisi jabatan yang bisa dipesan dengan mahar dan lobi politik.
“Kami berharap camat atau kepala dinas yang ditempatkan bukan karena isi tas, tapi karena kapasitas. Jangan sampai mereka yang gagal justru dipromosikan karena bisa menyetor,” tulis akun tersebut.
Ia juga mengingatkan bahwa rakyat menaruh harapan besar kepada pemimpin daerah untuk bersikap adil dan tidak tergoda kepentingan sesaat. Menurutnya, masih banyak ASN yang jujur dan profesional yang layak diberi ruang untuk mengabdi.
(Nardi)
