SAMPIT – Gelombang keluhan publik membanjiri media sosial menyusul kebijakan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) yang memangkas Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi aparatur sipil negara (ASN). Wacana penghapusan TPP bahkan membuat keresahan semakin meluas, tak hanya di kalangan ASN, tetapi juga masyarakat umum.
Salah satu warganet dengan akun Zinnia Az menyayangkan kebijakan tersebut. Ia menilai pemangkasan TPP akan menurunkan daya beli ASN dan berdampak besar terhadap perputaran ekonomi daerah.
“PNS makin miskin. Penghasilan mereka bisa lebih rendah dari buruh, tapi tetap dituntut bekerja profesional. Harusnya bukan TPP yang dipotong, tapi dievaluasi dulu pengangkatan PPPK dan TKD. Jangan korbankan PNS yang sudah lama mengabdi,” tulisnya, diakses pada Jumat 1 Agustus 2025.
Komentar senada disampaikan akun lain yang menilai anggaran pemerintah daerah kemungkinan besar tersedot untuk membayar gaji PPPK baru.
“PPPK terus ditambah, gaji besar, tanpa TPP. Sama rata dengan PNS lama. Mungkin dana pemda habis ke sana,” ujar akun bernama Ajgo.
Keluhan juga diarahkan pada gaya hidup pejabat daerah. Salah satunya dari Papa Reman yang menyentil seringnya kegiatan seremonial dan kewajiban ASN hadir di luar jam kerja.
“Belajar dari provinsi. Acara tiap Sabtu-Minggu jalan terus, ASN diabsen disuruh hadir,” katanya.
Sementara itu, akun Yon Nanyon mempertanyakan logika kebijakan pengangkatan ASN baru di tengah kondisi keuangan yang terbatas.
“Lahh tau kan anggaran bertambah, mengapa ASN tiap tahun di angkat. Jika tidak mampu membiayai ASN yang ada ngapain ASN2 baru di tambah pula. Itu yang semakin membuat beban pemerintah dan daerah. Sudah tau luka, mengapa kau sirami dengan air garam, dengan nada dangdut klasik,” sindirnya.
Lebih tajam lagi, Bue Tedjo Kalteng menyebut pemerintah daerah masih lancar SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) berbeda dengan pegawai kelurahan tidak ada SPPD.
“Proyek apa pun boleh dikorbankan tapi kesejahteraan anak buah jangan sampai dikorbankan. kalau para pejabat enak SPPD jalan terus… dari bupati para pejabat baik di pemda ataupun di dinas SPPD jalan terus.. coba lihat di kelurahan mana ada SPPD apalagi kalau lurahnya rakus. hanya TPP aja yang diharapkan.”
Kekecewaan juga diutarakan ASN yang kinerjanya bisa menurun akibat minimnya motivasi. Bahkan tak sedikit yang menyebut bahwa pemangkasan ini justru kontradiktif dengan janji peningkatan kesejahteraan yang digaungkan sebelumnya.
“Efeknya kinerja pegawai ASN kotim jadi amburadul. Yang ada saja tetap ja malas-masalam an, apa lagi tak ada TPP,” celetuk akunamd_dn.hyw.
“Bingung juga padahal masalah TPP ni dari periode pertama kenapa masih terpilih Iagi,” sambung akun akimzio.
“Ujar sidin ne beolah anu jar, maka bila beolah itu duitnya kda sedikit, periode pertama kisah memperjuangkan tpp jar, kenapa pas periode kedua malah memotong tpp sampai tpp itu dihilangkan waw emezing,” kata akun nurse_mimuth.
“Loh kok ngeluh ASN nya, maka kebanyakan ASN memenangkan beliau,” tulis Frisdrmto.
“Diundang buat bahas formulasi peningkatan PAD gak hadir mulu ini orang ada aja alasannya,” hengky45990
mitra_entertainment menyatakan bahwa harusnya yang dikurangi adalah perjalanan dinas ataupun anggaran anggota dewan.
“Kenapa tidak mengurangi anggaran anggota dewan, atau perjalanan dinas pejabat termasuk bupati,” tegasnya.
Wacana penghapusan TPP sendiri masih bergulir setelah Bupati Kotim Halikinnor menyampaikan bahwa belanja pegawai Kotim melebihi batas maksimal 30 persen dari total belanja daerah. Penyesuaian secara bertahap dilakukan sejak 2024, dan akan berlanjut hingga 2027.
(Nardi)
