JAKARTA— Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra Alimudin Kolatlena, memberikan tanggapan positif terhadap kunjungan kerja Konsulat Jenderal Amerika Serikat dari Surabaya ke Maluku, yang diterima langsung oleh Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa.
Kunjungan ini dinilai sebagai langkah strategis, sekaligus membuka peluang kerja sama dalam mengatasi sejumlah tantangan pembangunan di wilayah kepulauan tersebut.
Alimudin menyoroti paparan Gubernur Lewerissa mengenai tantangan utama yang dihadapi Maluku, seperti keterbatasan infrastruktur dan konektivitas akibat kondisi geografis kepulauan.
Kolatlena menegaskan bahwa formula alokasi dana pusat yang saat ini berbasis pada jumlah penduduk dan luas wilayah perlu direvisi.
“Karena Maluku memiliki karakteristik unik sebagai provinsi kepulauan. Biaya transportasi yang tinggi harus menjadi pertimbangan khusus dalam alokasi anggaran pusat,” ujar Alimudin, Kamis 7 Agustus 2025.
Alimudin juga mengapresiasi upaya Gubernur Lewerissa yang mengangkat isu kekurangan tenaga medis di daerah terpencil, penangkapan ikan ilegal, perdagangan manusia, serta tingginya angka pengangguran dalam diskusi dengan pihak Konsulat Jenderal AS tersebut.
Menurutnya, kerja sama dengan Amerika Serikat dapat menjadi solusi strategis, terutama dalam pengembangan infrastruktur kesehatan, pelatihan tenaga kerja, dan pemberantasan aktivitas ilegal di perairan Maluku.
“Saya mendukung penuh eksplorasi kerja sama dengan AS, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan teknologi maritim. Kita bisa memanfaatkan keahlian dan investasi dari AS untuk membangun sistem kesehatan yang lebih merata dan meningkatkan pengawasan terhadap penangkapan ikan ilegal,” imbuhnya.
Alimudin juga menekankan pentingnya pemberdayaan ekonomi lokal untuk mengatasi ketergantungan Maluku terhadap pasokan komoditas dari luar.
Legislator Dapil Maluku ini mengusulkan agar kerja sama dengan AS mencakup program pelatihan kewirausahaan dan pengembangan UMKM berbasis potensi lokal, seperti perikanan dan pariwisata. “
“Mengingat Maluku punya potensi besar, tapi kita perlu dukungan teknologi dan investasi untuk mengelolanya secara maksimal,” beber Kolatlena.
Terkait isu perdagangan manusia, Alimudin mendorong pemerintah provinsi untuk bekerja sama dengan pihak internasional, termasuk AS, dalam memperkuat sistem pengawasan dan perlindungan terhadap kelompok rentan.
Mantan Anggota DPRD Provinsi Maluku ini juga meminta pemerintah pusat untuk lebih serius menangani tingkat pengangguran di Maluku melalui program padat karya dan investasi di sektor kelautan.
Kunjungan Konsulat Jenderal AS ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan Maluku, sekaligus memperkuat posisi strategis provinsi ini sebagai gerbang timur Indonesia.
Alimudin Kolatlena menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan kepentingan Maluku di parlemen, termasuk mendukung setiap inisiatif yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Saya berharap kunjungan ini bukan sekadar seremonial, tetapi menjadi titik awal kerja sama konkret yang membawa manfaat nyata bagi masyarakat Maluku. DPR akan terus mengawal agar aspirasi daerah ini tersampaikan di tingkat nasional,” pungkas Alimudin.
(Adista)
