KASONGAN – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Katingan meminta pemerintah daerah lebih cermat dalam mengelola anggaran belanja pegawai. Hal itu disampaikan Juru Bicara Fraksi PKB, Alfriyano, saat menyampaikan pandangan fraksinya dalam rapat paripurna, Rabu (13/8/2025).
Menurut Alfriyano, belanja pegawai merupakan salah satu komponen terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Karena itu, penghitungan anggarannya harus dilakukan secara akurat dan didasarkan pada kebutuhan riil di lapangan.
“Penghitungan belanja pegawai harus benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan yang sebenarnya. Jangan sampai ada pembengkakan anggaran yang tidak jelas peruntukannya,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya transparansi dalam setiap proses penganggaran. Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui alokasi anggaran untuk gaji, tunjangan, dan berbagai belanja pegawai lainnya.
“Transparansi menjadi kunci agar publik percaya bahwa anggaran digunakan secara tepat sasaran. Kami ingin proses ini dilakukan terbuka dan bisa diakses informasinya oleh masyarakat,” tegas Alfriyano.
Fraksi PKB juga mendorong pemerintah daerah melakukan evaluasi berkala terhadap belanja pegawai. Evaluasi ini diharapkan dapat menemukan potensi penghematan tanpa mengurangi hak-hak aparatur sipil negara (ASN).
“Kami tidak menginginkan penghematan yang merugikan pegawai, tetapi efisiensi yang dihasilkan dari perencanaan yang tepat dan pengelolaan yang profesional,” imbuhnya.
Selain itu, Fraksi PKB mengingatkan agar data kebutuhan pegawai selalu diperbarui. Hal ini penting untuk mencegah penganggaran ganda atau penempatan pegawai yang tidak sesuai beban kerja.
“Kami berharap anggaran belanja pegawai di Katingan bisa lebih efektif, efisien, dan membawa manfaat langsung bagi pelayanan publik,” pungkasnya.
(Bitro)
6 Juli 2026
12:45
