PALANGKA RAYA – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Tengah Kalteng) tahun 2026 diproyeksikan turun menjadi Rp7,1 triliun. Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kalteng, Tomy Irawan Diran, menilai kondisi ini menuntut pemerintah daerah lebih serius menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Menurut saya, semua provinsi mengalami hal yang sama, penurunan semuanya,” kata Tomy.
Ia menyebut tren penurunan anggaran itu sudah tergambar dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalteng.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa target dalam RPJMD bukanlah angka pasti. Menurut Tommy, pemerintah daerah tak bisa bergantung pada dana transfer pusat.
Ia mendorong seluruh potensi PAD dioptimalkan, mulai dari pajak, retribusi, hingga pengelolaan aset daerah. “Intinya bagaimana cara meningkatkan PAD. Jangan berharap dengan dana transfer pusat. Potensi-potensi PAD kita besar, cuman memang belum maksimal untuk pengawasannya,” tegasnya.
Diketahui, dalam rapat paripurna ke-18 masa sidang III DPRD Kalteng, Jumat 15 Agustus 2025, legislatif bersama pemerintah daerah menyepakati Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2026.
Wakil Gubernur Kalteng, Edy Pratowo menjelaskan, proyeksi pendapatan daerah tahun depan ditetapkan sebesar Rp7,1 triliun lebih.
“Proyeksi pendapatan daerah yang realistis dan mengedepankan optimalisasi PAD, Dana Transfer, dan sumber pembiayaan sah, sebesar Rp7,1 triliun lebih,” ujarnya.
Sementara belanja daerah diarahkan untuk mendukung program prioritas ASTA CITA dan HUMA BETANG, serta belanja wajib sesuai ketentuan. Nilainya mencapai Rp7,37 triliun lebih.
Adapun pembiayaan daerah bersumber dari SILPA 2025 sebesar Rp266 miliar lebih. Pemprov Kalteng menargetkan keseimbangan fiskal tetap terjaga demi keberlanjutan pembangunan.
(Syauqi)
