KUALA KAPUAS – Bupati Kapuas HM Wiyatno menegaskan pentingnya memperkuat sinergi antara Pemerintah Kabupaten Kapuas dan Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan II dalam percepatan pembangunan infrastruktur dan mendukung program strategis nasional, termasuk pengembangan kawasan Food Estate di Kecamatan Dadahup.
Pernyataan itu disampaikan usai menerima kunjungan kerja Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara (PKN) IV bersama Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Provinsi Kalimantan Tengah di Kantor BWS Kalimantan II, yang dilanjutkan dengan peninjauan langsung ke lokasi Food Estate dan program pemerintah pusat di Desa Dadahup, Jumat 15 Agustus 2025.
Wiyatno menyampaikan apresiasi atas kontribusi BWS yang selama ini telah membantu pembangunan di Kapuas, khususnya di sektor irigasi dan infrastruktur pendukung. “Dengan adanya BWS, APBD yang terbatas bisa dialihkan untuk membiayai sektor lain. Di Dadahup misalnya, BWS tidak hanya menormalisasi saluran, tetapi juga membangun jalan inspeksi yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Menurut Bupati, pembagian peran antara pemerintah daerah, provinsi, dan pusat perlu terus diperkuat agar penanganan infrastruktur bisa merata. “Kalau ada ruas jalan atau saluran yang belum tersentuh BWS, pemerintah daerah akan turun tangan. Yang penting, kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi,” tegasnya.
Selain itu, ia berharap BWS juga terlibat dalam proyek peningkatan jalan menuju Pelabuhan Batanjung yang menjadi jalur strategis perekonomian, serta mendukung penataan kawasan Kota Kapuas. Di wilayah Batalion, Pemkab merencanakan pembangunan tiga kantor dinas baru dan ruang terbuka hijau seluas lima hektare, namun terdapat saluran besar yang memerlukan penanganan teknis dari BWS.
“Harapan kami, BWS tidak hanya fokus pada irigasi, tetapi juga pada penataan kota. Ini penting untuk mendukung wajah Kapuas sebagai pusat pemerintahan dan pelayanan publik,” tambah Wiyatno.
Pada tahun 2025, Pemkab Kapuas telah mengalokasikan hampir Rp50 miliar untuk rehabilitasi saluran di berbagai kecamatan seperti Bataguh, Kapuas Timur, Tamban Catur, Kapuas Kuala, dan Basarang. Namun, ia menegaskan bahwa kebutuhan di lapangan masih jauh lebih besar sehingga kolaborasi lintas pemerintah tetap menjadi prioritas.
Bupati Kapuas menutup pertemuan dengan ucapan terima kasih atas komunikasi yang terjalin baik antara Pemkab Kapuas, BWS, dan BPK. Ia berharap koordinasi ini terus diperkuat demi pemerataan pembangunan yang dapat mendongkrak kualitas hidup masyarakat di seluruh wilayah Kapuas. (ds)
