SAMPIT – Suasana depan Gedung DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) pada Senin 1 September 2025, mendadak riuh. Aksi damai yang digelar Aliansi Kesatuan Rakyat Sipil tidak hanya dipenuhi mahasiswa dan pemuda, tapi juga diwarnai kehadiran warga desa yang datang jauh-jauh demi menyampaikan aspirasinya.
Salah satunya adalah Titin, seorang ibu rumah tangga dari Desa Lubuk Ranggan, Kecamatan Cempaga. Dengan semangat yang tak kalah dari para aktivis, Titin berangkat sejak subuh sekitar pukul 05.00 WIB bersama tiga warga lain, menempuh perjalanan panjang menuju Sampit menggunakan kendaraan pribadi.
Menurut Titin, keikutsertaannya dalam aksi ini murni inisiatif pribadi. Informasi mengenai rencana aksi ia peroleh melalui media sosial.
“Kami datang untuk menagih janji DPRD Kotim, khususnya soal perbaikan jalan di kampung kami yang sudah lama rusak,” ujarnya.
Titin menilai banyak aspirasi masyarakat yang selama ini tidak ditindaklanjuti. Ia menyebut janji-janji perbaikan yang pernah disampaikan wakil rakyat saat kampanye maupun saat menjabat tidak kunjung direalisasikan.
“Kan janjinya dulu banyak, tapi sampai sekarang belum ada yang terbukti. Janji masih sebatas janji,” keluhnya.
Sebagai warga desa yang mengandalkan karet sebagai mata pencaharian utama, Titin merasa pemerintah daerah kurang memberi perhatian.
“Kami ini hidup dari karet. Tapi siapa yang memperjuangkan? Tidak ada. Semua janji soal perbaikan ekonomi desa sampai sekarang dilupakan,” katanya lagi.
Ia menambahkan, salah satu tuntutan masyarakat Karanggan adalah perbaikan akses jalan. Jalan rusak di desa membuat aktivitas warga, termasuk menjual hasil karet, menjadi terhambat.
“Visi-misi sudah disampaikan saat duduk jadi dewan, tapi mana buktinya? Jalan tetap rusak, ekonomi desa juga tidak ada perubahan,” tegasnya.
Kehadiran Titin bersama warga lainnya dalam aksi damai ini menjadi bukti bahwa keresahan masyarakat tidak hanya datang dari kalangan mahasiswa, melainkan juga dari warga biasa yang merasakan langsung dampak kebijakan.
Mereka berharap DPRD Kotim, khususnya Ketua DPRD, bisa turun langsung menemui massa dan mendengarkan tuntutan rakyat kecil.
“Kami datang jauh-jauh bukan untuk ribut, hanya ingin janji-janji itu benar-benar ditepati,” pungkas Titin.
Aksi ini menjadi wadah penyampaian aspirasi terkait berbagai persoalan sosial serta kebijakan pemerintah daerah. Massa aksi mulai berkumpul sejak pukul 09.00 WIB.
Berdasarkan pantauan di lapangan, jumlah peserta yang hadir kurang dari 100 orang. Meski demikian, jalannya aksi tetap terlihat cukup tertib.
Peserta didominasi pakaian berwarna hitam, sambil membawa bendera merah putih dan sejumlah atribut lain, termasuk bendera bergambar bajak laut “One Piece”.
Aliansi ini diikuti oleh sejumlah organisasi mahasiswa seperti HMI, GMKI, GMNI, PMII, serta Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari STIE dan STIH Sampit.
Mereka kompak menyuarakan keresahan yang dirasakan masyarakat. Aparat kepolisian dari Polres Kotim turut dikerahkan untuk mengamankan jalannya aksi.
Personel berjaga di sekitar gedung DPRD dengan dukungan kendaraan taktis, termasuk barakuda dari Korps Sabhara. Hal ini dilakukan untuk mencegah potensi gangguan keamanan selama aksi berlangsung.
(Utomo)
