PALANGKA RAYA – Aliansi Gerakan September Hitam menolak rencana kenaikan gaji pimpinan dan anggota DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng). Penolakan itu disampaikan saat aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Kalteng, Senin, 1 September 2025.
“Tentu kita sangat menolak. Hari ini dengan fasilitas yang diberikan untuk anggota dewan sudah cukup,” kata Juru Bicara Gerakan September Hitam, Maulana.
Menurut Maulana, pemerintah seharusnya lebih memprioritaskan masyarakat yang masih termarjinalkan daripada menambah gaji dan tunjangan dewan.
“Hari ini banyak kaum termarjinalkan yang perlu mendapatkan perhatian lebih, seperti honorer yang digaji tiga ratus ribu per bulan. Itu yang perlu diperhatikan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti lambannya pembangunan di Kalteng. Beberapa kabupaten, kata dia, masih memiliki jalan yang belum beraspal dan wilayah yang terisolasi bahkan banyak desa yang maeih belum teraliri listrik dan internet .
“Untuk membuka keterisolan itu penting karena beberapa daerah atau desa masih belum dialiri listrik dan jaringan internet. Itu yang harus difokuskan, bukan menambah tunjangan dan gaji,” kata Maulana.
Ia berharap DPRD Kalteng benar-benar menjalankan fungsi pengawasan serta menjadi penyambung lidah masyarakat.
“Benar-benar mengetahui kondisi di bawah, suara-suara yang disampaikan itu untuk pengawasan pembangunan yang disampaikan ke Pemprov demi perbaikan di masyarakat,” ucapnya.
(Syauqi)
10 Juni 2026
16:36
