SAMPIT – Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) Halikinnor angkat bicara terkait rencana pertemuan Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) bersama para Bupati untuk bertemu pihak PT Agrinas Palma Nusantara ke Jakarta.
Hal ini berkaitan dengan polemik penolakan masyarakat terhadap Kerja Sama Operasional (KSO) lahan sawit sitaan Satgas PKH dengan pihak luar maupun PT Agrinas.
Halikinnor menegaskan, saat ini pemerintah daerah masih melakukan pengumpulan data koperasi masyarakat yang sesuai di lapangan karena ada perbedaan dengan yang dimiliki pihak Agrinas
“Memang ada wacana untuk bertemu dengan pihak Agrinas bersama Gubernur Kalteng. Sekarang ini kita sedang mengumpulkan data koperasi masyarakat, yang mana betul-betul milik masyarakat. Karena data dari Agrinas dan data lapangan ternyata tidak cocok, ada yang tidak sesuai,” kata Halikinnor, Sabtu 27 September 2025.
Menurutnya, sinkronisasi data menjadi penting karena pemerintah tidak ingin masyarakat lokal kehilangan haknya. “Jadi kita sesuaikan dulu datanya. Kita tunggu juga karena Gubernur sedang komunikasi dengan pusat,” tegasnya.
Halikinnor menambahkan, pihak Agrinas yang berada di Kotim tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan strategis. Karena itu, pertemuan dengan manajemen pusat dinilai perlu agar arah kebijakan jelas dan tidak merugikan masyarakat.
“Kita mau bertemu dengan manajemen yang punya kewenangan dalam memutuskan arah kebijakan. Jangan sampai hak masyarakat lokal ini hilang,” ujarnya.
Mengenai jadwal pertemuan, Halikinnor menyebut masih menunggu kepastian dari Gubernur Kalteng yang sedang menyesuaikan agenda dengan pihak Agrinas pusat.
Diharapkan agenda tersebut secepatnya terlaksana agar masalah ini bisa mendapat kejelasan.
(Nardi)
