Ekonomi Kalteng Ditargetkan Tumbuh 7,3 Persen pada 2029, Plt Sekda: Berat karena TKD Dipangkas

PALANGKA RAYA – Pemerintah pusat menargetkan ekonomi Kalimantan Tengah (Kalteng) tumbuh 7,3 persen pada 2029. Namun, Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kalteng, Leonard S. Apung, menilai target itu bukan perkara mudah di tengah pemangkasan dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat.

Hal tersebut disampaikan Leonard saat membuka Rapat Koordinasi Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Kalteng di Aula Bapperida Kalteng, Palangka Raya, Selasa, 14 Oktober 2025.

“Pembangunan perekonomian Kalimantan Tengah ke depan mengalami tantangan yang semakin berat, lebih menantang dari periode-periode sebelumnya,” ujar Leonard.

Pemerintah pusat menargetkan pertumbuhan ekonomi Kalteng sebesar 5,60 persen pada 2025, meningkat menjadi 6,03 persen pada 2026, dan mencapai 7,3 persen pada 2029. Target tersebut diharapkan dapat mendukung capaian pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen pada tahun yang sama.

Menurut Leonard, tantangan itu kian berat di tengah kapasitas fiskal daerah yang menurun akibat pengurangan TKD dengan alasan efisiensi.

“Namun yang kami perhatikan dan amati bukanlah efisiensi, akan tetapi pengurangan anggaran ke daerah akibat pergeseran anggaran ke pusat,” katanya.

Ia menjelaskan, pergeseran anggaran tersebut dilakukan dari satu kementerian atau lembaga ke lembaga lain yang disebut diarahkan langsung untuk dinikmati masyarakat dan mendukung program prioritas nasional (PSN).

Menurut Leo, salah satu kriteria penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 13 ayat (2) huruf d adalah urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

“Pertanyaannya adalah, apakah dengan menyelenggarakan sendiri urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pusat pelaksanaannya akan lebih efisien…? Bagaimana implementasi asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan berdasarkan prinsip efisiensi yang menjadi landasan penyelenggaraan otonomi daerah…?” katanya.

(Syauqi)