PALANGKA RAYA – Tekanan fiskal akibat pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) membuat Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) harus berpikir ulang dalam mengatur belanja tahun depan. Alih-alih menaikkan pajak, Gubernur Agustiar Sabran memilih jalan efisiensi.
“Kenapa kami nggak seperti daerah lain (menaikkan pajak)? Karena kami menganggap keadaan ini mau apalagi. Kalau saya panik, tentunya nanti masyarakat saya panik juga ujungnya,” kata Agustiar, belum lama ini.
Pemangkasan TKD oleh pemerintah pusat sempat membuat daerah bereaksi. Namun Agustiar memilih menatapnya dengan tenang.
“Kami protes (pemotongan TKD), tapi saya lihat ada dasarnya juga. Kami mengambil hikmahnya,” ujarnya.
Hikmah itu diwujudkan dalam kebijakan penghematan di hampir seluruh pos belanja. Tak ada lagi kegiatan di hotel, perjalanan dinas dipangkas, hingga pengurangan belanja alat tulis kantor dan konsumsi rapat.
“Yang dulu istilahnya makan (besar), sekarang snack ringan aja lagi, kan gitu kira-kira mensiasatinya,” kata Agustiar.
Namun, efisiensi bukan satu-satunya jurus. Pemerintah daerah juga bersiap memperkuat pendapatan asli daerah (PAD). Pada 21 Oktober mendatang, Agustiar akan memanggil para pengusaha dari sektor perkebunan, pertambangan, dan perhutanan. Tujuannya jelas, menagih komitmen mereka terhadap kewajiban daerah.
“Memang untuk meningkatkan pendapatan daerah, mereka yang sayang Kalteng harus membayar kewajibannya,” ujarnya.
Di tengah tekanan anggaran, Gubernur Agustiar memilih meredam kepanikan dengan disiplin fiskal. Ia menolak menambah beban rakyat lewat pajak baru, dan sebaliknya, menuntut tanggung jawab dari mereka yang menikmati hasil bumi Kalteng.
(Syauqi)
