PALANGKA RAYA – Wakil Ketua III DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) Junaidi menyesalkan pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat yang berimbas pada penurunan signifikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalteng tahun 2026.
Ia menilai, situasi ini menuntut pemerintah provinsi untuk menggali potensi pendapatan daerah secara maksimal tanpa menambah beban bagi masyarakat.
“Artinya suka tidak suka memang harus kita harus mengoptimalkan kemampuan daerah kita,” ujar Junaidi belum lama ini.
Menurut dia, optimalisasi dapat difokuskan pada sektor-sektor produktif seperti kehutanan, pertambangan, dan perkebunan.
“Lebih baik kita optimalkan dari sektor kehutanan, pertambangan, perkebunan, seperti pajak air permukaan, kemudian BBM, kita maksimalkan pengawasan,” katanya.
Junaidi menegaskan, pemerintah daerah harus berhati-hati dalam mencari tambahan pendapatan agar tidak menambah penderitaan masyarakat yang sedang dalam kondisi sulit.
“Karena kalau kita membebani masyarakat, masalah juga nantinya, dan kasihan masyarakat juga. Karena walaupun masyarakat tidak sedang baik-baik saja, masyarakat pun sedang susah. Kita bebani lagi, tambah masalah,” ujar dia.
Ia menilai, peluang terbesar peningkatan pendapatan ada pada pengelolaan sektor sumber daya alam dan pengawasan pajak daerah.
“Jadi sektor-sektor yang bisa kita gali tadi seperti pajak permukaan, termasuk juga BBM itu aja yang bisa kita maksimalkan,” ucapnya.
(Syauqi)
