PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) berkomitmen meningkatkan kontribusi pendapatan daerah dari penyertaan modal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Persentase pembagian dividen diupayakan lebih besar dan proporsional dibanding tahun sebelumnya, seiring besaran modal yang telah dikeluarkan daerah.
“Dalam hal potensi pendapatan dari kebijakan penyertaan modal pada BUMD berupa dividen, Pemerintah Provinsi Kalteng terus berusaha agar persentase pembagian dividen lebih besar dari tahun sebelumnya dan lebih proporsional, sesuai dengan jumlah penyertaan modal yang sudah dikeluarkan oleh Pemprov Kalteng,” ujar Plt Sekda Kalteng, Leonard S. Apung, saat menyampaikan tanggapan atas pemandangan umum Fraksi Golkar dalam rapat paripurna ke-5 beberapa waktu lalu.
Leonard mengatakan, Pemprov juga tengah berupaya mempercepat realisasi belanja agar pelaksanaan program dan kegiatan bisa tepat waktu.
“Pemerintah Provinsi Kalteng sudah mengupayakan beberapa langkah, mulai dari percepatan penetapan APBD, melakukan pelelangan dini serta menyederhanakan proses lelang, dan mendorong SKPD untuk segera melaksanakan kegiatan melalui rapat-rapat koordinasi bulanan agar realisasi anggaran belanja bisa terus dijaga sesuai target yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran,” tuturnya.
Ia menambahkan, rendahnya realisasi belanja hibah hingga triwulan III tahun 2025 disebabkan sifatnya yang tidak wajib. Sehingga kata Leo pemerintah provinsi lebih memprioritaskan belanja wajib dan tetap berusaha merealisasikan belanja lainnya.
“Termasuk belanja hibah dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ketersediaan anggaran sampai dengan akhir tahun 2025,” kata Leonard.
(Syauqi)
