PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) memastikan bahwa kawasan 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) di wilayah ini akan segera mendapatkan pelayanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari pemerintah pusat.
Kepastian tersebut disampaikan Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Kalteng, Herson B. Aden, usai membuka Focus Group Discussion (FGD) pemantauan kebijakan MBG di Hotel Neo Palma, Senin, 17 November 2025.
Herson menjelaskan bahwa pemerintah pusat memberikan kelonggaran persyaratan bagi wilayah 3T, sehingga Satuan Pengelola Program Gizi (SPPG) dapat segera dioperasionalkan di daerah-daerah terpencil.
“Di Kalimantan Tengah yang kawasan 3T akan segera terlayani SPPG karena syarat-syarat itu memang diberikan kelonggaran untuk wilayah 3T semua,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa perluasan jangkauan program MBG menjadi harapan besar bagi masyarakat perdesaan dan terpencil yang selama ini lebih sulit mengakses layanan dasar. “Kita berharap masyarakat perdesaan, masyarakat terpencil itu bisa manfaat secara optimal,” tegasnya.
Meski demikian, Herson mengakui bahwa tantangan teknis masih ditemui di lapangan, terutama terkait standar minimal jumlah dapur SPPG dan kondisi geografis Kalteng yang sangat luas.
“MBG di lapangan sebetulnya kendalanya itu tidak ada, tinggal mitranya yang mendaftarkan. Tapi wilayah luas ini membuat standar 3.000 atau 1.000 dapur belum bisa terpenuhi, kendalanya itu,” jelas dia.
Dengan adanya kebijakan afirmasi untuk daerah 3T, Pemprov Kalteng berharap target realisasi program MBG tahun ini dapat mencapai 80 persen dari target nasional. Herson mengatakan percepatan ini perlu didukung dengan pengawasan berjenjang yang melibatkan pemerintah kabupaten/kota.
“Kan ada pemerintah kabupaten, kita tinggal monitoring. Kalau Pemprov sampai tingkat desa susah. Kita minta laporan dari teman-teman kabupaten,” ujarnya.
Terkait kebutuhan tambahan SDM, Pemprov Kalteng tidak berdiri sendiri. Herson menyebut kolaborasi lintas instansi akan diperkuat untuk menjamin keamanan dan kualitas MBG, termasuk dari BPOM, dinas pendidikan, dan dinas teknis lainnya.
“Kita bantu nanti di bidang kesehatan dari BPOM, dari dinas pendidikan, dari dinas-dinas terkait. Kita harus selalu berkolaborasi sehingga apa yang terjadi di luar (misalnya kasus keracunan) tidak terjadi di wilayah kita,” pungkasnya.
(Sya'ban)
