PALANGKA RAYA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026 senilai Rp 5,3 triliun. Kesepakatan ini dicapai melalui serangkaian pembahasan intensif dan dijadwalkan untuk disahkan dalam rapat paripurna.
Alokasi anggaran tersebut difokuskan pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, dengan penekanan pada belanja modal yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat.
Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Kalteng, Leonard S. Apung, menjelaskan, kesepakatan tersebut merupakan hasil kompilasi pembahasan antara komisi-komisi DPRD dengan mitra kerja dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Kalteng.
“Ini suatu hal yang harus direspon dengan baik dan kita syukuri karena sudah ada kesepakatan dengan DPRD, sehingga waktu yang telah di tetapkan untuk membahas APBD 2026 telah kita lalui dengan baik sesuai dengan time line yang kita tetapkan,” ujar Leo usai rapat dengan DPRD, Selasa, 18 November 2025.
Ia berharap, kualitas APBD 2026 ini betul-betul dapat dinikmati oleh masyarakat luas. Salah satu indikatornya adalah perbandingan antara belanja pegawai dengan belanja modal yang masih didominasi oleh belanja modal.
“Artinya belanja yang nanti dilaksanakan akan dirasakan masyarakat,” tambahnya.
Pemerintah provinsi kata Leo, berharap, dengan adanya kesepakatan, di bulan Desember tahun ini proses pengadaan barang dan jasa dapat segera dilaksanakan.
“Sehingga di triwulan pertama Januari, Februari, Maret itu sudah ada peredaran uang di masyarakat. Sehingga ini bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan pekerjaan, dan tentu masyarakat merasakan APBD yang kita seoakati untuk mengurangi angka kemiskinan itu yang kita harapkan dari dampak APBD 2026 yang disepakati,” harapnya.
Terkait besaran APBD, Leo mengonfirmasi nilai yang disepakati adalah Rp5,3 triliun. APBD itu akan membiayai program-program prioritas pemerintah termasuk Kartu Huma Betang yang akan dieksekusi awal tahun 2026.
“Tadi sudah (APBD 2026) Rp5,3 triliun, banyak program dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur kemudian bantuan lainnya. Program prioritas Kartu Huka Betang Sejahtera akan di eksekusi di awal tahun 2026,” pungkasnya.
(Syauqi)
