SAMPIT – Wakil Ketua Komisi I DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) Eddy Mashami menyayangkan belum adanya program pembangunan jaringan listrik untuk Kecamatan Pulau Hanaut dalam perencanaan PLN. Ia menilai proses yang berjalan sejak 2018 terlalu lama tanpa kejelasan realisasi hingga tahun 2025.
“PLN ini sudah terlalu banyak janji. Dari tahun 2018 mereka sudah mengadakan perencanaan. Jadi saya pertanyakan, perencanaan yang macam apa sampai tahun 2025 belum bisa terealisasi?” tegas Eddy, Selasa 25 November 2025.
Eddy menilai masyarakat Pulau Hanaut sudah terlalu lama menanggung beban keterbatasan listrik. Bahkan hingga malam sebelum rapat digelar, warga masih mengalami gangguan aliran listrik. Ia mempertanyakan mengapa 12 desa di program 2025 sudah masuk penanganan, sedangkan desa–desa di Pulau Hanaut belum tersentuh.
“Kami di Pulau Hanaut sampai tadi malam pun masih mengalami kesusahan listrik. Sementara 12 desa di program 2025 sudah bisa teratasi, tapi Pulau Hanaut belum masuk. Padahal usulan sejak 2018, kesulitan listrik kami hadapi setiap hari,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa sebagai wakil rakyat, dirinya perlu mendapat penjelasan terkait perkembangan pembangunan jaringan listrik, sehingga nanti bisa disampaikan dengan masyarakat.
Menurutnya, perencanaan yang terlalu panjang tanpa hasil justru menimbulkan keraguan publik.
“Kalau kami di eksekutif, perencanaan tahun ini harus dibuktikan dengan realisasi tahun depan, bukan bertahun-tahun hanya jadi rencana. Kecuali ada masalah besar atau hambatan kebijakan pusat, itu bisa dimaklumi. Tapi ini dari 2018 sampai 2025 belum ada jawaban jelas,” katanya.
Eddy juga meminta komitmen soal target penyelesaian jaringan listrik ke wilayah kepulauan seperti Pulau Hanaut.
“Kalau memang listrik menyeberang ke Pulau Hanaut baru bisa selesai tahun 2026 atau 2027, sampaikan dengan jelas. Supaya kami bisa menjelaskan kepada masyarakat,” tegasnya.
Eddy turut mengingatkan bahwa program nasional Indonesia Terang serta visi-misi bupati yang menargetkan seluruh desa di Kotim terang harus menjadi acuan PLN dalam mempercepat layanan.
Ia juga menyebut beberapa titik di Pulau Hanaut seperti Handil London, Babaung Darat, hingga Gerombol yang sama sekali belum tersentuh jaringan listrik.
Ia menyebutkan ada 25 desa yang belum mendapatkan listrik, namun sebagian diberikan solusi menyambung dengan listrik perusahaan besar sekitar desa.
Dengan kondisi tersebut, Eddy menegaskan bahwa Komisi I DPRD (Kotim) akan terus mendesak PLN agar mempercepat realisasi listrik di Pulau Hanaut, mengingat kebutuhan masyarakat yang sangat mendesak dan sudah menunggu bertahun-tahun.
Ketua Komisi I DPRD Kotim Angga Aditya Nugraha menjelaskan hasil rapat diungkap fakta bahwa persoalan utama belum direalisasikan listrik sejumlah daerah bukan terletak pada anggaran.
“Melainkan kendala perizinan dan infrastruktur penunjang pembangunan di lapangan, semua bertemu dalam rapat ini membahas solusi agar bisa dilanjutkan pembangunan jaringan listrik,” kata Angga.
Ia menjelaskan bahwa opsi melalui perusahaan lebih memungkinkan di Mentaya Hulu karena infrastruktur listrik masih belum memadai. Nantinya daya listrik di perusahaan akan ditambah khusus untuk disalurkan ke desa–desa yang belum dijangkau.
Sementara itu, Pulau Hanaut tetap menggunakan skema pembangunan jaringan PLN, mengingat anggarannya telah tersedia dan sudah masuk program kerja.
Sementara itu, Manager PLN UP2K Kalteng Sugianto menjelaskan bahwa pembangunan 12 desa di Kotim merupakan bagian dari roadmap listrik desa tahun 2025.
Program tersebut menggunakan anggaran belanja tambahan dari Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, yang kemudian ditugaskan kepada unit pelaksana di tingkat provinsi.
Sementara target desa semua dialiri listrik ditargetkan selesai bertahap hingga 2029. Menurutnya, untuk memulai pembangunan jaringan listrik bergantung pada tiga hal utama: kesiapan infrastruktur, kelengkapan perizinan, dan pembebasan tanam tumbuh.
“Tiga hal itu kuncinya harus ada kolaborasi semua pihak agar pembangunan bisa berjalan lancar,” ungkap Sugianto. (nardi)
