JAKARTA— Dalam Upaya mewujudkan swasembada pangan di Provinsi Maluku mendapat angin segar. Berkat pengawalan ketat dan sinergi lintas sektor, Kementerian Pertanian (Kementan) RI resmi mengucurkan bantuan besar-besaran untuk Maluku pada Tahun Anggaran 2026.
Anggota DPR RI dari fraksi Gerindra dapil Maluku, Alimudin Kolatlena, menegaskan bahwa dukungan ini merupakan buah dari koordinasi intensif untuk memastikan Maluku menjadi pilar pangan nasional di wilayah kepulauan.
Kolatlena menyambut baik langkah Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa yang bergerak cepat mengeksekusi program tersebut.
Alimudin menekankan pentingnya distribusi program yang menyasar lumbung-lumbung pangan utama.
Berdasarkan data alokasi, program cetak sawah seluas 4.466 hektare akan menjadi fokus utama, dengan rincian yakni Kabupaten Seram Bagian Timur: 1.966 hektare, Kabupaten Maluku Tengah: 1.500 hektare dan Kabupaten Seram Bagian Barat: 1.000 hektare.
“Kami di DPR RI terus mendorong agar Maluku tidak hanya menjadi penonton dalam agenda swasembada pangan nasional. Anggaran ini adalah hak petani kita untuk mendapatkan infrastruktur yang layak, mulai dari cetak sawah hingga sistem irigasi yang modern,” ujar Kolatlena, Senin 12 Januari 2026.
Selain cetak sawah, dukungan yang diperjuangkan mencakup penguatan infrastruktur vital. Tercatat, Maluku akan menerima bantuan 196 unit irigasi perpompaan, 9 unit irigasi perpipaan, serta pembangunan jalan usaha tani sepanjang 3.500 meter.
Menghadapi tantangan anomali iklim, Alimudin juga menyoroti pentingnya pembangunan enam unit dam parit atau long storage.
“Saya kira ini bukan hanya soal tanam dan panen, tapi soal ketahanan. Bangunan konservasi air ini adalah kunci agar petani kita di Maluku tetap produktif meski cuaca tidak menentu,” imbuh Kolatlena.
Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, sebelumnya telah menyampaikan apresiasinya atas dukungan masif dari pusat.
“Alokasi berbagai program dari pusat sangat strategis bagi penguatan ketahanan pangan di wilayah kepulauan,” kata Gubernur.
Senada dengan hal tersebut, Kepala Dinas Pertanian Maluku, Ilham Tauda, menjelaskan bahwa sebagian besar bantuan akan dikelola langsung oleh petani melalui mekanisme swakelola.
Alimudin Kolatlena pun berharap mekanisme swakelola ini dapat memangkas birokrasi dan langsung menyentuh kebutuhan akar rumput.
Mantan Anggota DPRD Provinsi Maluku ini akan terus melakukan fungsi pengawasan agar setiap rupiah yang dikucurkan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh para petani di Bumi Raja-Raja.
“Dinas Pertanian harus memastikan pendampingan berjalan maksimal. Kita ingin program ini berkelanjutan, sehingga Maluku bukan hanya mandiri pangan, tapi mampu menjadi penyuplai pangan bagi wilayah lain,” pungkas Anggota DPR RI Alimudin Kolatlena.
(adista)
