PALANGKA RAYA – Wacana pengembalian mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui DPRD kembali mengemuka. Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Sudarsono, mengungkapkan bahwa gagasan ini tengah dikaji secara intensif di internal partai berlambang pohon beringin tersebut.
Sudarsono menyebut bahwa Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, secara aktif membawa isu ini dalam berbagai pertemuan internal partai. Langkah ini diambil sebagai respons atas evaluasi pelaksanaan Pilkada langsung yang dianggap memerlukan biaya sangat tinggi.
“Jadi begini, aturan ini kan masih di wacanakan ya. Jujur saja, Ketua Umum Golkar gencar ya Pak Bahlil dibeberapa pertemuan Golkar, beliau sampaikan wacana ini memang sedang dikaji,” ujar Sudarsono, Jumat, 16 Januari 2026.
Menurutnya, ada kecenderungan kuat untuk mengembalikan mandat pemilihan kepala daerah ke tangan legislatif. Pertimbangan utamanya adalah mahalnya biaya politik. selain itu kata Sudarso, tingginya biaya politik bukan hanya dari kandidat Pilkada, melainkan juga dari KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara dan pengawas Pemilu.
Selain faktor biaya politik yang mahal, kualitas pemimpin yang dihasilkan melalui Pilkada langsung juga menjadi poin pertimbangan wacana Pilkada lewat DPRD.
Menurutnya, kualitas pemimpin yang dihasilkan lewat Pilkada langsung tidak sesuai harapan pada saat reformasi.
“Hasilnya juga tidak seperti yang diharapkan pada saat reformasi. Pada saat Reformasi, kita berharap dengan dipilih oleh rakyat maka kita akan memunculkan pemimpin yang betul-betul bisa mensejahterakan rakyat,” katanya.
“Buktinya dengan politik uang dengan berbagai persoalan-persoalan yang ada sehingga yang muncul pun (pemimpin) tidak jarang yang tidak sesuai juga kualitasnya yang diharapkan banyak orang,” tambahnya.
Lebih lanjut, Sudarsono menyoroti fenomena di mana modal besar seringkali menjadi penentu kemenangan Pemilu ketimbang kualitas kepemimpinan.
“Kalau dia pegang kendali, banyak modal, dia bermain misalnya, dia jadi terpilih. Ini kan persoalan-persoalan yang sekarang masih di kaji. jadi oleh sebab itu maka ada wacana pilkada di kembalikan ke dewan,” tegasnya.
Melalui wacana pengembalian Pilkada ke DPRD, Partai Golkar berharap proses seleksi pemimpin daerah dapat dilakukan secara lebih terukur oleh para wakil rakyat.
“Harapannya adalah dengan kualitas anggota dewan yang dipilih oleh rakyat, mungkin seleksinya nanti secara baik. Karena akan lahir harapannya itu pemimpin-pemimpin yang betul-betul terseleksi,” pungkasnya.
(Syauqi)
11 Mei 2026
12:15
