SAMPIT – Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menegaskan komitmennya dalam mendukung penuh program swasembada pangan nasional yang dicanangkan Presiden Republik Indonesia pada 2026.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kotim, Permata Fitri, mengatakan arah kebijakan dan program yang dijalankan di daerah sepenuhnya sejalan dengan strategi pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pertanian, dalam mewujudkan swasembada pangan.
“Program yang kami laksanakan pada 2026 ini pada prinsipnya adalah mendukung program Bapak Presiden dalam rangka swasembada pangan. Program ini sudah digaungkan sejak beliau terpilih,” ujarnya Senin 26 Januari 2026.
Ia menjelaskan, secara nasional swasembada pangan memiliki pilar utama yang difokuskan pada komoditas strategis, dengan beras atau padi sebagai prioritas awal. Dalam konteks regional, Kotawaringin Timur ditetapkan sebagai salah satu daerah penyangga pangan di Kalimantan Tengah.
Di Kalteng, penyangga pangan itu nomor satu Kabupaten Kapuas, nomor dua Pulang Pisau, dan nomor tiga Kotim. Luas baku lahan sawah yang Kotim miliki sangat mendukung program tersebut
Permata Fitri menambahkan, seluruh program strategis swasembada pangan yang dilaksanakan di daerah bersumber dari pemerintah pusat. Ada tiga fokus utama yang menjadi perhatian, yakni perluasan luas baku sawah melalui pencetakan sawah baru, peningkatan indeks pertanaman melalui optimalisasi lahan, serta pemaksimalan mekanisasi pertanian.
“Seluruh agro input berasal dari pusat. Di daerah, tugas kami adalah melakukan pengawalan agar semua program berjalan sesuai target,” katanya.
Pengawalan program tersebut dilakukan secara berjenjang. Di tingkat provinsi telah ditunjuk penanggung jawab swasembada pangan dari Kementerian Pertanian. Untuk Kalimantan Tengah, penanggung jawabnya adalah direktur jenderal terkait di Kementerian Pertanian, sementara di Kotawaringin Timur ditangani oleh Direktur Alat dan Mesin Pertanian Pascapanen.
Setiap pekan, tepatnya pada Jumat malam atau Sabtu, dilakukan pemantauan progres, terutama terkait luas tambah tanam dan capaian program di lapangan.
Ia juga menyinggung pernyataan Presiden Republik Indonesia pada 7 Januari 2026 yang menyatakan Indonesia telah mencapai swasembada pangan. Menurutnya, kondisi tersebut tidak berdampak signifikan terhadap efisiensi anggaran di Kotim karena peran daerah lebih pada pengawalan program.
“Untuk efisiensi anggaran, di Kotim tidak terlalu terpengaruh. Yang paling dibutuhkan adalah pengawalan dan komitmen seluruh aparatur, khususnya di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, untuk menyukseskan program strategis nasional ini,” tegasnya.
Selain itu, ia menambahkan bahwa sejak 1 Januari 2026 seluruh tenaga penyuluh pertanian di Kotim dan secara nasional telah beralih status kepegawaian di bawah Kementerian Pertanian. Hal tersebut dinilai sebagai bagian dari penguatan dukungan terhadap program swasembada pangan.
Dengan kesiapan sumber daya manusia serta dukungan lahan yang ada, Pemkab Kotim optimistis mampu berperan aktif dalam menyukseskan swasembada pangan nasional. (nardi)
