SUKAMARA – Abrasi yang menyebabkan longsornya badan jalan di Desa Sungai Cabang Barat, Kecamatan Pantai Lunci, mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Sukamara.
Bupati Sukamara, Masduki, turun langsung meninjau lokasi terdampak bersama Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPUPRPRKP) Sukamara, M. Fakhmy Rizali, serta unsur kecamatan dan pemerintah desa setempat.
Peninjauan dilakukan untuk melihat secara langsung tingkat kerusakan dan potensi bahaya yang ditimbulkan, mengingat jalan tersebut merupakan akses penghubung antar desa sekaligus berada di kawasan rawan abrasi. Selain kerusakan badan jalan, terdapat pula rumah warga yang posisinya berada di area berisiko tinggi.
Bupati Masduki menegaskan, dengan melihat kondisi di lapangan secara langsung, pemerintah daerah dapat segera mengambil langkah cepat dan tepat dalam penanganan.
“Melalui peninjauan ini, kita bersama Pak Kadis PUPR menentukan titik-titik yang rawan abrasi hingga longsor, sehingga bisa segera ditentukan langkah penanganan selanjutnya,” ujar Masduki.
Ia menjelaskan, abrasi di Desa Sungai Cabang Barat tergolong cukup mengkhawatirkan.
Bahkan, secara umum wilayah pesisir Kabupaten Sukamara memang rentan terhadap abrasi, terutama akibat tingginya gelombang laut yang diperparah curah hujan cukup besar. Kondisi tersebut mempercepat pengikisan daratan, memicu longsor, merusak infrastruktur jalan, serta membahayakan keselamatan masyarakat.
Saat ini, pemerintah daerah tengah melakukan pemetaan titik-titik rawan abrasi, khususnya di sekitar kawasan permukiman dan aktivitas masyarakat. Pemetaan ini menjadi dasar dalam menentukan skala prioritas penanganan.
“Dalam jangka pendek, pemerintah menyiapkan solusi sementara, salah satunya dengan membuka jalan alternatif agar aktivitas dan mobilitas warga tetap berjalan, kita akan lakukan rapat koordinasi untuk ” ucap Masduki.
Sementara untuk penanganan jangka menengah hingga panjang, Pemkab Sukamara akan mengusulkan dukungan kepada pemerintah provinsi maupun kementerian terkait, terutama untuk pembangunan pemecah ombak serta infrastruktur pengaman pantai lainnya.
Koordinasi lintas sektor terus diperkuat guna mempercepat penanganan dan mencegah abrasi semakin meluas.
Pemerintah daerah juga menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat serta membuka ruang komunikasi bagi warga untuk menyampaikan keluhan dan aspirasi, khususnya yang berkaitan dengan keselamatan dan akses jalan. (enn)
